Oleh: Ahmet Davutoğlu
Mantan Perdana Menteri Turki
Pengakuan Israel terhadap Somaliland, sebagai bagian dari strateginya untuk memecah belah negara-negara Muslim dan mengepung negara-negara penting melalui upaya penetralan, bukanlah sekadar perkembangan politik di wilayah yang jauh. Ini merupakan peristiwa yang sangat berbahaya dan mengkhawatirkan.
Melalui langkah ini, Israel berupaya memecah Somalia — sebuah negara yang 100% penduduknya Muslim — serta memicu perang saudara yang dapat menyeret kawasan ke dalam pembantaian seperti yang terjadi di Sudan. Pada saat yang sama, Israel berusaha memperoleh akses ke Pelabuhan Berbera yang sangat strategis di Teluk Aden, di pintu masuk Laut Merah.
Perkembangan ini merupakan ancaman langsung bagi Mesir dan Kerajaan Arab Saudi sebagai dua kekuatan utama di Laut Merah, serta mengancam kepentingan Turki yang memiliki pangkalan strategis di Somalia, yang memiliki arti penting dalam kebijakan Afrika dan industri pertahanannya.
Terjadinya perkembangan seperti ini di tengah berlanjutnya genosida di Gaza merupakan aib bagi seluruh dunia Islam.
Kegagalan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan sejauh ini merupakan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan.
Pada tahun 2012–2013, kami telah mengambil langkah tegas untuk menghadapi upaya beberapa negara Barat yang ingin mengakui pemisahan Somaliland. Saat itu, kami mempertemukan Presiden Republik Federal Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, dengan Presiden Somaliland, Ahmed Mohamed Silanyo, di Ankara pada tanggal 11–13 April 2013. Melalui mekanisme trilateral dan pernyataan bersama yang kami bentuk, upaya tersebut berhasil digagalkan.
Kini, sudah saatnya untuk kembali bertindak tanpa penundaan. Saya menyerukan kepada kepemimpinan politik untuk segera mengambil langkah-langkah berikut:
Pertama: Mengundang Presiden Somalia dan Presiden Somaliland ke Turki melalui komunikasi langsung dan membahas isu ini secara tatap muka.
Kedua: Menunjuk seorang utusan khusus dan mengirimkannya ke kawasan tersebut. Sosok yang paling tepat untuk tugas ini adalah mantan Duta Besar Turki untuk Somalia, Gani Torun, yang memiliki pemahaman mendalam tentang seluruh aktor di wilayah tersebut.
Ketiga: Melakukan konsultasi mendesak dengan para pemimpin Mesir dan Kerajaan Arab Saudi, serta mengirim delegasi bersama yang terdiri dari para menteri luar negeri dari ketiga negara ke kedua pihak.
Keempat: Berkomunikasi dengan Uni Emirat Arab, yang mengelola Pelabuhan Berbera, serta memperingatkannya tentang kebijakan Israel yang destruktif dan berpotensi memicu perang saudara serta konflik proksi di Somalia, sebagaimana yang terjadi di Sudan.
Kelima: Mengadakan pertemuan terkoordinasi antara para pemimpin ketiga negara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, guna mencegah pengakuan internasional terhadap pemecahan Somalia.
Keenam: Segera menjalin komunikasi dengan pemerintahan federal wilayah timur laut Somalia, yang mewakili sekitar setengah dari populasi Somaliland dan telah menyatakan penolakannya terhadap pemisahan serta komitmennya terhadap Mogadishu.
Ketujuh: Sebelum situasi keluar dari kendali, negara-negara tersebut juga harus berkomunikasi dengan Angola sebagai Ketua Uni Afrika, serta dengan Gambia sebagai Ketua Organisasi Kerja Sama Islam, untuk menyerukan inisiatif diplomatik guna menjaga keutuhan Somalia, yang merupakan anggota kedua organisasi tersebut.
Israel, melalui langkah-langkahnya yang berkelanjutan, berupaya membangun sistem dominasi yang membentang dari Laut Kaspia hingga Teluk Aden, dan dari Mediterania Timur hingga Teluk Arab. Perkembangan ini juga mengungkap bahwa apa yang dikenal sebagai Perjanjian Abraham sejatinya merupakan proyek imperialisme untuk memecah dunia Islam dan Afrika menjadi entitas-entitas yang lebih kecil dan rapuh.
Semua negara dan pemimpin yang gagal mengambil langkah untuk mencegah hal ini akan memikul tanggung jawab sejarah yang besar di hadapan bangsa-bangsa dan generasi mendatang.
