Oleh: Matthew Wallin
CEO American Security Project
Menyusul penerbitan Strategi Keamanan Nasional (NSS) 2025 pada Desember lalu, peluncuran Strategi Pertahanan Nasional (NDS) 2026 bulan ini menghadirkan kontras yang cukup signifikan dalam hal nada bicara.
Jika NSS 2025 sarat dengan bahasa yang argumentatif dan mencemaskan—lebih mirip daftar keluhan ketimbang sebuah strategi keamanan dan kebijakan luar negeri yang koheren—maka NDS 2026 tampak sebagai upaya yang lebih rasional untuk menyelaraskan strategi militer dengan tujuan kebijakan luar negeri.
Namun, pengamatan lebih dekat menunjukkan bahwa deklarasi publik yang tertuang dalam dokumen tersebut masih menyisakan celah besar antara retorika dan tindakan nyata, terutama dalam mengaitkan keduanya dengan sasaran spesifik kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS).
Kesiapan pemerintahan Donald Trump untuk menggunakan atau mengancam dengan kekuatan militer di berbagai kawasan secara bersamaan mengirimkan pesan jelas bagi lawan maupun sekutu: AS saat ini sangat mudah terseret ke dalam konflik-konflik yang tidak mendesak.
Empat Pilar Pertahanan NDS 2026 menetapkan empat isu utama yang harus ditangani oleh Departemen Perang (nama baru Departemen Pertahanan):
Pertahanan wilayah kedaulatan AS.
Penangkalan (deterrence) terhadap China.
Peningkatan pembagian beban (burden-sharing) dengan sekutu dan mitra.
Percepatan dan penguatan basis industri pertahanan domestik.
Sekilas, target-target ini tampak masuk akal dan patut diapresiasi. Namun, target tersebut tidak muncul di ruang hampa. Frustrasi terlihat jelas di sepanjang dokumen, terutama terkait pandangan bahwa sekutu-sekutu AS belum memberikan kontribusi yang cukup dalam pertahanan kolektif, seperti dalam aliansi NATO.
Gagasan sentralnya eksplisit: sekutu Amerika harus berbuat lebih banyak. Jika tidak, AS akan bertindak semau mereka untuk mengamankan kepentingan langsungnya, dan dunia harus bersiap menghadapi hal itu.
Kontradiksi Insentif dan Tekanan
Meskipun dokumen tersebut berulang kali menyebutkan bahwa AS akan “memberikan insentif dan memberdayakan” sekutu, realitas di lapangan menunjukkan arah sebaliknya. Pemerintahan Trump justru rutin menggunakan instrumen tarif bea masuk untuk menekan dan memaksa negara-negara sahabat.
Sebagai contoh, polemik mengenai Greenland baru-baru ini, di mana Presiden Trump mengisyaratkan bahwa AS akan mengambil alih wilayah tersebut dengan satu atau lain cara. Ironisnya, Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada sekutu yang mengirim pasukan untuk memperkuat pertahanan Greenland. Langkah ini justru merusak keinginan untuk “memberdayakan” kontribusi pertahanan sekutu. Meski untuk saat ini tuntutan teritorial tersebut tampak mereda.
Di sisi lain, NDS menggambarkan Israel sebagai “sekutu teladan”, meskipun Israel membutuhkan bantuan militer langsung yang masif dari AS dalam beberapa kesempatan sepanjang tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa istilah “pemberdayaan” sekutu mungkin hanya berarti pemberian dukungan materi agar sekutu dapat mengejar target militer mereka sendiri tanpa hambatan atau intervensi.
Fokus pada Indo-Pasifik
Strategi ini menegaskan kembali doktrin “America First” dalam memetakan ancaman dari Iran, Korea Utara, Rusia, dan China. Kawasan Indo-Pasifik disebut akan segera menguasai setengah dari ekonomi global. NDS memperingatkan bahwa dominasi China di kawasan ini dapat menjadi “hak veto” bagi akses AS ke pusat gravitasi ekonomi dunia.
Untuk membendung ancaman tersebut, AS menekankan perlunya memperkuat “penangkalan melalui pencegahan” (deterrence by denial) melalui sekutu di sepanjang rantai pulau pertama (First Island Chain). Namun, dokumen ini tidak menjelaskan secara rinci bagaimana AS akan meningkatkan kohesi antar-sekutu seperti Jepang, Filipina, dan Taiwan di tengah absennya aliansi kolektif formal serupa NATO di kawasan tersebut.
Tindakan AS setahun terakhir menunjukkan kecenderungan untuk terlibat dalam “gangguan opsional” ketimbang berfokus pada ancaman inti. Konfrontasi terkait Greenland, keputusan menyerang fasilitas nuklir Iran yang dipicu oleh serangan parsial Israel, hingga upaya penggulingan Nicolas Maduro di Venezuela merupakan pilihan-pilihan yang tidak mendesak.
Antusiasme penggunaan kekuatan militer ini justru berisiko menguras kemampuan militer AS dalam merespons krisis besar yang sesungguhnya. Hal ini semakin mempertegas kebutuhan bagi sekutu untuk mampu membela diri secara mandiri karena AS mungkin akan “terlalu sibuk” untuk memberikan bantuan. China dipastikan mengamati dinamika ini dengan saksama.
Kesimpulan
NDS 2026 beroperasi di bawah asumsi bahwa kekuatan dan ketegasan adalah kunci keberhasilan diplomasi. Namun, mengadopsi pola pikir “kekuatan adalah kebenaran” (might makes right) tanpa memahami kompleksitas tantangan global berisiko memicu bencana jangka panjang.
Strategi ini menjadi pesan peringatan bagi dunia: bagi negara yang tidak memiliki sumber daya untuk berkontribusi langsung pada kepentingan AS atau tidak memiliki kemampuan untuk merugikan AS, maka aspirasi mereka dianggap tidak relevan. AS kini memberikan pilihan yang keras: berbenah dan bertindak secara mandiri, atau AS yang akan mengambil alih dengan hasil yang mungkin tidak diinginkan oleh dunia.
