Mohammad al-Bashir, kepala Pemerintah Penyelamatan Suriah yang selama beberapa tahun mengelola wilayah Idlib, ditugaskan untuk membentuk pemerintah Suriah baru yang akan mengawasi fase transisi negara tersebut, lansir Al Jazeera.
Keputusan ini diambil setelah berlangsungnya pertemuan yang membahas pengaturan transfer kekuasaan dan upaya untuk menghindari kekacauan di Suriah.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh komandan oposisi Ahmad al-Shar’, serta mantan Perdana Menteri rezim Suriah, Mohamed al-Jallali, yang ditunjuk untuk mengelola urusan pemerintahan.
Siapa Mohammad al-Bashir?
Al-Bashir, yang lahir di Idlib pada tahun 1983, meraih gelar sarjana di bidang teknik elektro dan elektronik dari Universitas Aleppo pada tahun 2007, serta gelar sarjana hukum dari Universitas Idlib pada tahun 2021.
Sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Urusan Asosiasi dan kemudian sebagai Menteri Pembangunan dan Urusan Kemanusiaan di Pemerintah Penyelamatan Suriah di Idlib pada tahun 2022.
Sementara itu, pertemuan intensif terus dilakukan antara departemen urusan politik oposisi dan misi diplomatik asing untuk membahas masa depan keamanan dan politik Suriah setelah jatuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad.
Departemen urusan politik di Damaskus menekankan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi kembalinya warga Suriah dan memastikan proses yang transparan untuk menyelesaikan masalah-masalah masa lalu, dengan tujuan mencapai perdamaian yang abadi.
Departemen tersebut juga menegaskan pentingnya menciptakan peran konstruktif bagi Suriah di kawasan dan dunia internasional, dengan fokus pada keamanan, keadilan, dan pembangunan institusi yang memenuhi aspirasi rakyat Suriah.
Departemen ini juga menyoroti pentingnya rekonsiliasi sosial yang komprehensif, berdasarkan keadilan dan kesetaraan, serta bertujuan untuk memperkuat hubungan Suriah dengan negara-negara lain berdasarkan saling menghormati.
