Microsoft menghadapi sorotan hukum dan etik yang semakin besar terkait dugaan keterlibatannya dalam kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia di Gaza.
Sejumlah organisasi hukum dan HAM melayangkan pemberitahuan resmi kepada perusahaan teknologi tersebut, menuduh Microsoft ikut membantu tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, hingga genosida, dengan menyediakan teknologi yang digunakan militer Israel dalam operasi militernya di Gaza.
Surat pemberitahuan yang disampaikan pada 2 Desember oleh Center for Constitutional Rights, Avaaz, Global Legal Action Network (GLAN), dan European Legal Support Center itu menempatkan Microsoft serta jajaran eksekutifnya dalam posisi terancam menghadapi tuntutan perdata maupun pidana berdasarkan hukum internasional maupun hukum domestik.
“Terdapat dasar yang masuk akal dan kredibel untuk meyakini bahwa Microsoft, melalui penyediaan teknologi dan layanan kepada militer Israel, telah berperan langsung dalam tindakan pelanggaran berat,” demikian isi surat tersebut. Dokumen itu merinci bagaimana layanan komputasi awan dan kecerdasan buatan Microsoft disebut terintegrasi dalam sistem pengawasan dan penargetan Israel.
Koalisi tersebut menyoroti bahwa serangan Israel di Gaza sejak Oktober 2023, menurut klaim mereka, telah menewaskan lebih dari 70.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 170.000 lainnya.
Infrastruktur dinyatakan rusak parah, kelaparan dilaporkan semakin meluas, dan hampir seluruh penduduk Gaza terpaksa mengungsi. Di tengah kondisi tersebut, Microsoft disebut tetap memperdalam kemitraannya dengan militer Israel, dengan dokumen internal yang menunjukkan peningkatan penjualan layanan cloud dan AI kepada unit-unit yang terlibat dalam operasi militer di Gaza.
Salah satu tuduhan yang dinilai paling memberatkan adalah kolaborasi Microsoft dengan Unit 8200, unit intelijen militer Israel yang dikenal mengoperasikan sistem pengawasan berskala besar.
Para insinyur Microsoft disebut mengembangkan platform Azure khusus yang mampu menyimpan lebih dari 11.500 terabita hasil intersepsi komunikasi warga Palestina. Data tersebut kemudian digunakan, menurut koalisi, untuk menyusun daftar sasaran serangan.
Perusahaan itu juga dilaporkan menjual ribuan jam dukungan teknis kepada Kementerian Pertahanan Israel, sementara layanannya digunakan sejumlah unit militer seperti Unit Ofek, Mamram, Unit 81, dan Al-Munaseq.
“Genosida tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan perusahaan teknologi besar yang menyediakan segala sesuatu, mulai dari penyimpanan data hingga teknologi pengawasan,” ujar Bassel El-Rewini, Peneliti HAM di Abolitionist Law Center. “Dengan semakin banyaknya temuan yang terungkap, perusahaan-perusahaan yang terlibat, termasuk Microsoft, tidak lagi punya alasan untuk terus mendukung Israel dan harus bertanggung jawab.”
Surat tersebut dikirim menjelang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Microsoft pada 5 Desember. Para pemegang saham didorong untuk menuntut penghentian keterlibatan perusahaan dalam operasi militer Israel.
“Teknologi dan layanan Microsoft telah digunakan dengan cara yang melanggar hak asasi warga Palestina, dan para pemegang saham perlu menyadari risiko hukum yang dapat timbul bagi perusahaan,” kata Eric Sype dari organisasi 7amleh.
Para pengkritik menilai Microsoft tidak hanya memungkinkan pelanggaran HAM, tetapi juga mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Investigasi media dan dokumen internal menunjukkan lonjakan penjualan ke militer Israel setelah Oktober 2023, dengan Microsoft menawarkan potongan harga dan ekspansi layanan saat eskalasi konflik berlangsung.
“Skala dan kecepatan operasi Israel tidak akan mungkin terwujud tanpa intervensi Microsoft,” demikian kesimpulan surat tersebut.
