Partai Arab-Yahudi di Knesset Israel pada Kamis menyambut baik perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pidana Internasional (ICC) untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.
Israel telah meluncurkan perang genosida di Gaza setelah serangan Hamas tahun lalu, yang telah membunuh lebih dari 44.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 104.000 orang.
Perang genosida yang memasuki tahun kedua ini semakin mendapat kecaman internasional, dengan banyak tokoh dan lembaga yang menyebut serangan dan pemblokiran bantuan sebagai upaya yang disengaja untuk menghancurkan populasi.
“ICC memutuskan berdasarkan bukti yang jelas – perang Israel di Gaza adalah rangkaian kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Front Demokrat untuk Perdamaian dan Kesetaraan dalam sebuah pernyataan.
“Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab atas penghancuran total Gaza dan pembunuhan massal terhadap warga sipilnya. Mereka harus membayar harga atas tindakan ini,” tambahnya.
Partai tersebut, yang memiliki lima kursi di Knesset yang berjumlah 120, mengkritik perang berkelanjutan Israel di Gaza dan Lebanon.
“Perang yang tiada akhir ini tidak hanya menghancurkan Gaza dan Lebanon, menghilangkan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina, dan merobek masyarakat Israel, tetapi juga menjadikan Israel sebagai negara paria kriminal,” kata pernyataan itu.
“Untuk masa depan kedua bangsa, perang harus dihentikan sekarang. Saatnya menurunkan pemerintah, mengubah arah, dan berusaha mengakhiri pendudukan serta mencapai penyelesaian politik,” tambahnya.
Anggota partai, Ofer Cassif, menyebut pemerintah Netanyahu sebagai “kriminal.”
“Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya, meskipun oposisi dengan memalukan bergabung dengan pemerintah kriminal dan menggunakan slogan lama yang menyesatkan: ‘antisemitisme’,” katanya di X (platform media sosial).
Perintah penangkapan ICC ini mendapat kritik dari para menteri pemerintah Israel dan pemimpin oposisi, dengan Netanyahu menyebut keputusan tersebut sebagai “antisemitik dan bias politik”
