Lebih dari 230.000 perempuan dan anak perempuan di Gaza, termasuk hampir 15.000 perempuan hamil, menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi akibat operasi militer Israel, meskipun telah diberlakukan kesepakatan gencatan senjata. Hal tersebut disampaikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis, seperti dilaporkan Anadolu.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengutip laporan Dana Kependudukan PBB (UNFPA) yang memperingatkan adanya peningkatan risiko kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, serta eksploitasi terhadap perempuan dan anak perempuan.
Dujarric menyebutkan bahwa kerusakan pada fasilitas kesehatan, ruang aman, dan klinik, yang diperparah oleh pengungsian massal serta banjir, telah secara signifikan membatasi akses terhadap layanan dukungan psikososial dan perawatan medis.
Ia menambahkan, mitra kemanusiaan PBB telah menjangkau lebih dari 13.000 rumah tangga sejak Minggu lalu, dengan menyalurkan ratusan tenda, serta kasur, selimut, pakaian hangat, peralatan memasak, dan lampu tenaga surya.
Namun, keterbatasan kapasitas dan pendanaan menyebabkan bantuan saat ini baru menjangkau sekitar 40 persen dari total 970 lokasi pengungsian di Gaza.
Konflik di Gaza yang pecah setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 telah berlangsung hampir dua tahun. Otoritas kesehatan Palestina melaporkan bahwa konflik tersebut telah menyebabkan lebih dari 71.000 warga Palestina tewas dan sekitar 171.000 lainnya luka-luka, dengan mayoritas korban merupakan perempuan dan anak-anak. Sekitar 90 persen infrastruktur sipil Gaza dilaporkan mengalami kerusakan.
Sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober, serangan Israel dilaporkan telah menewaskan 483 orang dan melukai 1.287 lainnya. Pada saat yang sama, Israel juga memperketat pembatasan masuknya bahan pangan, perlengkapan tempat tinggal, dan pasokan medis ke wilayah Gaza, tempat sekitar 2,4 juta warga Palestina hidup dalam kondisi kemanusiaan yang semakin memburuk.
