Ketegangan dan kekerasan yang menyelimuti Jalur Gaza kian memuncak. Di tengah blokade ketat dan kelaparan yang meluas, mekanisme distribusi bantuan yang dikelola oleh perusahaan keamanan gabungan Amerika Serikat dan Israel menuai kecaman luas.
Lembaga-lembaga hak asasi Palestina dan pejabat PBB menyerukan penghentian segera atas sistem ini, yang dianggap memperburuk penderitaan warga sipil dan membuka ruang bagi pembantaian massal.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis hari Minggu (1/6), Lembaga Independen Hak Asasi Manusia Palestina mengecam keras sistem distribusi bantuan saat ini yang dinilainya “berbahaya” dan “mematikan”.
Tragedi kemanusiaan kembali terjadi di Rafah, wilayah selatan Gaza, ketika puluhan warga kelaparan tewas dan luka-luka dalam upaya mereka mengakses bantuan makanan.
Lembaga tersebut menegaskan bahwa mekanisme yang dijalankan oleh perusahaan keamanan Amerika-Israel ini melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan kemanusiaan, termasuk asas nondiskriminasi dan netralitas.
Disebutkan pula bahwa sistem ini digunakan sebagai alat tekanan politik terhadap warga Palestina yang dilanda kelaparan dan kehausan akibat blokade menyeluruh.
Pihak berwenang Palestina menuntut penghentian segera sistem distribusi bantuan yang dinilai hanya melayani kepentingan pendudukan Israel.
“Ini bukan bantuan kemanusiaan, melainkan jebakan kematian,” ujar pernyataan lembaga tersebut.
Seruan ini muncul setelah peristiwa tragis di dekat Rafah, tempat puluhan warga sipil menjadi korban serangan militer saat berkumpul untuk menerima bantuan.
Menurut data yang dirilis Kantor Media Pemerintah di Gaza, serangan hari Minggu menewaskan 30 warga dan melukai 120 lainnya.
Sejak Selasa lalu, total korban dalam insiden serupa telah mencapai 49 orang tewas dan 305 terluka.
Pemerintah Gaza menyebut lokasi distribusi bantuan telah dijadikan “perangkap maut” oleh militer Israel.
Peringatan PBB
Menanggapi situasi tersebut, Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP), Cindy McCain, memperingatkan dunia tentang bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya jika perang tidak segera dihentikan dan jalur bantuan tidak dibuka sepenuhnya.
Berbicara kepada stasiun televisi ABC, McCain mengonfirmasi bahwa laporan dari lapangan mendukung keterangan otoritas lokal Gaza soal serangan terhadap warga sipil yang mengantre bantuan. Ia menyerukan gencatan senjata segera dan akses kemanusiaan tanpa hambatan.
Sementara itu, Israel terus membatasi masuknya bantuan dengan menutup seluruh akses perbatasan.
Sejak awal Maret 2024, sekitar 2,4 juta warga Gaza hidup dalam kondisi kelaparan akut, dengan ribuan ton bantuan tertahan di perbatasan karena larangan masuk dari pihak Israel.
Kondisi ini mendorong seruan dari berbagai pihak untuk membentuk tim investigasi internasional independen guna menyelidiki serangkaian pembantaian di titik distribusi bantuan.
Pemerintah Gaza dan organisasi HAM Palestina secara tegas menyalahkan Israel dan pemerintahan Amerika Serikat atas tragedi kemanusiaan ini.
Mereka dianggap bertanggung jawab secara hukum dan moral atas pembunuhan terhadap warga sipil yang hanya berusaha bertahan hidup.
Sejak 7 Oktober 2023, serangan Israel yang terus berlangsung di Gaza telah menewaskan dan melukai lebih dari 175.000 warga Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.
Lebih dari 11.000 orang masih hilang, dan banyak di antaranya diduga terkubur di bawah reruntuhan.
