Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu menyatakan keprihatinan serius atas penembakan terbaru yang menyasar kawasan permukiman warga di Kota Aleppo, Suriah utara. Serangan tersebut dilaporkan dilakukan oleh kelompok PKK/YPG yang beroperasi dengan nama Pasukan Demokratik Suriah (Syrian Democratic Forces/SDF).
Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, mengatakan Sekjen PBB Antonio Guterres merasa khawatir atas laporan korban sipil akibat meningkatnya aksi kekerasan di Aleppo.
“Sekretaris Jenderal merasa prihatin atas laporan kematian dan luka-luka warga sipil menyusul permusuhan yang terjadi di Aleppo, Suriah,” kata Dujarric dalam konferensi pers.
Ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. PBB, kata Dujarric, mendesak seluruh pihak untuk segera menurunkan eskalasi, menahan diri secara maksimal, serta mengambil langkah-langkah guna mencegah jatuhnya korban sipil lebih lanjut.
PBB juga mendorong semua pihak untuk menunjukkan fleksibilitas dan itikad baik, baik melalui jalur militer maupun politik, serta segera melanjutkan perundingan guna melaksanakan sepenuhnya kesepakatan yang ditandatangani pada 10 Maret 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan dan gelombang pengungsian di sejumlah wilayah Aleppo, setelah SDF kembali melancarkan penembakan ke kawasan permukiman untuk hari kedua berturut-turut. Sehari sebelumnya, sedikitnya lima orang dilaporkan tewas dan 27 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan sejak Selasa.
Sebelumnya, militer Suriah menyatakan bahwa posisi militer SDF di kawasan Sheikh Maqsoud dan Ashrafieh merupakan “target yang sah” menyusul peningkatan eskalasi dan dugaan pembantaian yang terjadi di Provinsi Aleppo.
Pada 10 Maret 2025, pemerintah Suriah mengumumkan penandatanganan kesepakatan integrasi SDF ke dalam institusi negara. Kesepakatan tersebut menegaskan keutuhan wilayah Suriah dan menolak segala bentuk upaya pemisahan.
Namun demikian, otoritas Suriah menyebut bahwa hingga beberapa bulan setelah perjanjian itu diteken, SDF dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk memenuhi ketentuan yang telah disepakati.
