Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (11/7/2025) menyatakan keprihatinan mendalam atas keputusan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Francesca Albanese. Langkah tersebut disebut sebagai “preseden yang berbahaya” bagi sistem hak asasi manusia internasional.
Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers menyatakan bahwa Albanese merupakan bagian dari sistem independen pelapor khusus yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
“Pengenaan sanksi terhadap Pelapor Khusus adalah preseden yang berbahaya. Mereka adalah pakar independen yang melapor kepada Dewan Hak Asasi Manusia, bukan kepada Sekretaris Jenderal,” ujar Dujarric.
Dujarric menegaskan bahwa meskipun negara anggota memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan bahkan tidak setuju dengan laporan yang disampaikan oleh Pelapor Khusus, penggunaan sanksi sepihak terhadap pejabat atau pakar PBB dianggap tidak dapat diterima.
“Langkah semacam ini bertentangan dengan semangat kerja sama dalam arsitektur hak asasi manusia PBB,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan apakah Sekretaris Jenderal PBB António Guterres secara pribadi mendukung Francesca Albanese, Dujarric mengatakan bahwa Guterres menghormati seluruh pekerjaan pelapor khusus di bidang HAM. “Pekerjaan mereka sangat penting. Ini adalah bagian mendasar dari arsitektur hak asasi manusia dunia,” ujarnya.
Dujarric juga mengkritik pendekatan “pilih-pilih” terhadap Piagam PBB oleh negara anggota. “Adalah tidak dapat diterima bagi negara-negara anggota untuk menerapkan pendekatan ala carte terhadap Piagam PBB,” katanya. Ia menyerukan agar semua pihak yang telah menandatangani piagam tersebut bersungguh-sungguh dalam keterlibatannya.
PBB kini sedang mempersiapkan tanggapan resmi terhadap surat dari Kuasa Usaha Sementara AS untuk PBB, Dorothy Shea.
Sanksi terhadap Albanese muncul setelah laporan yang dirilis pekan lalu, di mana ia mengidentifikasi sejumlah perusahaan—termasuk Microsoft, Alphabet (induk Google), Amazon, dan Palantir—yang dituding mendukung pendudukan Israel di wilayah Palestina melalui penyediaan perangkat militer, teknologi pengawasan, dan infrastruktur.
Amerika Serikat telah lama dikritik atas dukungannya terhadap pendudukan Israel yang berkelanjutan, yang sejak Oktober 2023 telah menyebabkan lebih dari 57.000 korban jiwa di Gaza, mayoritas di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.
