Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (22/8/2025) memperingatkan bahwa situasi di Suriah masih sangat rapuh, meskipun terjadi penurunan kekerasan dalam beberapa pekan terakhir.
PBB menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk meningkatkan upaya diplomasi, mendukung akuntabilitas, dan memperkuat bantuan kemanusiaan.
“Ketika kita berkumpul hari ini, warga Suriah di Damaskus dan wilayah lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, tengah memperingati peristiwa kelam serangan senjata kimia di Ghouta tahun 2013. Ini menjadi pengingat menyakitkan atas penderitaan warga sipil Suriah dan pelanggaran hukum internasional yang tidak boleh terulang,” ujar Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, di hadapan Dewan Keamanan.
Pedersen menekankan pentingnya kembali pada jalur diplomasi serta penghormatan terhadap kedaulatan Suriah, menyusul serangan militer oleh Israel.
“Meskipun serangan udara Israel telah mereda sejak gencatan senjata terbaru, operasi darat IDF di barat daya Suriah masih berlanjut. Tindakan semacam ini tidak dapat diterima,” ujarnya, sambil menegaskan pentingnya penghormatan penuh terhadap kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah Suriah sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974.
Ia menyambut baik adanya komunikasi diplomatik antara Suriah dan Israel. “Saya menyambut baik pertemuan tingkat menteri antara Suriah dan Israel di Paris pekan ini. Ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur diplomasi tanpa konfrontasi lebih lanjut,” kata Pedersen.
Terkait isu keamanan, pemilu, dan pemulangan pengungsi, Pedersen menyampaikan bahwa otoritas Suriah telah membuat komitmen dan mengambil langkah-langkah untuk menghadapi ancaman dari kelompok teroris seperti ISIL (Daesh) dan Al-Qaida.
Dalam proses politik, Pedersen menyerukan transparansi dan keterlibatan seluruh pihak. “Tanpa hal tersebut, rasa skeptis akan semakin dalam, perpecahan makin menguat, dan rekonsiliasi akan semakin sulit tercapai,” ujarnya.
Meskipun masih terjadi insiden keamanan, ia mengakui bahwa situasi relatif lebih tenang bulan ini. “Saya mengapresiasi semua pihak yang berkontribusi meredakan ketegangan militer. Namun, Suriah tetap berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Transisi masih berada di ujung tanduk,” imbuhnya.
Krisis kemanusiaan masih parah
Sementara itu, Kepala Bantuan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, melaporkan bahwa kebutuhan kemanusiaan di Suriah masih sangat besar. “Saat ini, 16 juta warga Suriah masih membutuhkan bantuan,” ujarnya.
Lebih dari 185.000 orang dilaporkan mengungsi di berbagai wilayah, sementara konvoi bantuan dan misi medis masih kerap menjadi sasaran serangan.
“Kami membutuhkan akses yang lebih aman, baik untuk bantuan kemanusiaan maupun aktivitas komersial. Yang paling utama adalah keamanan. Bulan ini saja, konvoi bantuan ditembaki, fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan ambulans diserang,” ungkap Fletcher.
Ia juga menyoroti keterbatasan pendanaan. “Hingga saat ini, permohonan pendanaan kemanusiaan untuk tahun 2025 baru terpenuhi 14 persen. Pemotongan bantuan diprediksi akan memaksa pengurangan staf hingga 40 persen di berbagai lembaga kemanusiaan, terutama di LSM,” katanya.
Meski demikian, Fletcher melihat adanya kemajuan diplomatik. “Saya sangat menyambut positif kemajuan diplomasi yang dilakukan Yordania, Turki, Amerika Serikat, Prancis, negara-negara kawasan, serta otoritas Suriah.”
Menurutnya, hal ini menjadi fondasi penting untuk peralihan dari pendekatan berbasis bantuan darurat menuju pembangunan berkelanjutan. “Pengumuman investasi baru di sektor infrastruktur dan energi menjadi sinyal positif, tidak hanya karena nilai proyeknya, tapi juga karena menunjukkan kepercayaan dari kawasan dan komunitas internasional,” kata Fletcher.
Fletcher menegaskan bahwa rakyat Suriah tidak ingin selamanya bergantung pada bantuan. “Yang mereka butuhkan adalah dukungan nyata dari komunitas internasional, agar mereka bisa bangkit dengan martabat. Ini saatnya membuktikan bahwa solidaritas global masih ada dan kerja sama internasional masih bisa menghasilkan perubahan,” pungkasnya.
