Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia, Andreas Kravik, menegaskan pentingnya membangun koalisi diplomatik yang kuat untuk menentang kebijakan Israel yang dinilainya merusak, menyusul laporan PBB yang mengonfirmasi terjadinya bencana kelaparan di Gaza.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Kravik menyatakan bahwa situasi di Jalur Gaza saat ini tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Ia menuding pemerintah Israel melakukan perang terhadap warga Gaza tanpa mematuhi ketentuan dasar hukum internasional.
Pernyataan ini muncul dua hari setelah laporan bersama dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dana Anak-anak PBB (UNICEF), Program Pangan Dunia (WFP), dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), yang menyebut lebih dari setengah juta warga Gaza terjebak dalam kondisi kelaparan.
Dalam laporan terpisah, Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC)—sebuah inisiatif global untuk memantau ketahanan pangan dan gizi—mengonfirmasi bahwa kelaparan telah terjadi di wilayah Gaza, dan diperkirakan akan meluas ke wilayah Deir al-Balah (tengah) dan Khan Younis (selatan) pada akhir bulan depan.
Kravik menjelaskan bahwa Norwegia telah memberlakukan sejumlah langkah untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina, termasuk menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri Israel, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir.
Selain itu, pemerintah Oslo berencana melarang perusahaan-perusahaan Norwegia terlibat dalam aktivitas bisnis yang mendukung pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat.
Kravik juga menolak pernyataan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar yang meminta negara-negara Eropa untuk memilih antara Israel atau kelompok Hamas. Ia menilai pernyataan tersebut sebagai perbandingan yang tidak tepat.
“Israel tidak bisa menggunakan peristiwa 7 Oktober 2023 sebagai pembenaran untuk bertindak di luar koridor hukum internasional,” ujar Kravik, seraya menambahkan bahwa kebijakan Israel saat ini justru menghambat upaya mewujudkan negara Palestina yang merdeka.
Menurutnya, pendekatan yang ditempuh Israel tidak akan memperkuat keamanannya, melainkan berisiko menjadikan Israel sebagai negara yang terisolasi secara internasional.
Sementara itu, data terbaru menyebutkan bahwa konflik berkepanjangan di Gaza telah menewaskan sedikitnya 62.686 orang dan melukai 157.951 lainnya, sebagian besar di antaranya adalah anak-anak dan perempuan. Selain itu, lebih dari 9.000 orang masih dinyatakan hilang, ratusan ribu lainnya mengungsi, dan kelaparan telah merenggut nyawa sedikitnya 289 warga Palestina—termasuk 115 anak-anak.
