Bayang-bayang bangkitnya aktor kekerasan non-negara akibat runtuhnya sebuah negara bukanlah sekadar hipotesis dalam sejarah Timur Tengah. Kebangkitan cepat Daesh di Irak pasca-2003—organisasi yang pada puncaknya menguasai wilayah lebih luas daripada sejumlah negara berdaulat—menunjukkan potensi kehancuran yang muncul ketika keruntuhan institusi negara berpadu dengan masyarakat yang termiliterisasi dan fanatisme ideologis.
Kasus Iran berbeda. Bertentangan dengan anggapan sebagian pihak, Iran bukanlah negara yang dipimpin satu figur karismatik dengan kekuasaan absolut seperti Irak di bawah Saddam Hussein. Iran merupakan rezim ideologis yang telah berusia 47 tahun, dengan sejarah dan struktur sosial yang khas. Meski mencatat pelanggaran HAM serius, pembunuhan warga sipil di berbagai kawasan Timur Tengah, serta praktik represif di dalam negeri, rezim Iran tidak semata-mata mempertahankan eksistensinya melalui kekerasan dan jaringan klientelisme seperti sejumlah negara tetangganya.
Iran mengoperasikan aparatus negara yang besar dan kompleks, dengan tingkat keahlian tinggi dalam bidang persenjataan, diplomasi, serta pemahaman geopolitik kawasan Timur Tengah yang luas. Negara ini juga telah lama terlibat dalam berbagai perang proksi berdarah.
Meski kerap digambarkan sebagai rezim fanatik religius yang irasional, pemerintahan Iran dalam praktiknya mampu menjalankan relasi internasional yang rumit dan sering bertindak berdasarkan kalkulasi rasional. Jika “tim inti” pemerintahan dilumpuhkan melalui operasi udara gabungan AS–Israel selama berminggu-minggu, Amerika Serikat justru berpotensi menghadapi puluhan struktur ekstremis baru: kelompok-kelompok bersenjata yang mengenal medan Timur Tengah dan termotivasi untuk melakukan aksi balas dendam terhadap “siapa pun”.
Kesadaran akan risiko ini tampaknya turut menjelaskan kehati-hatian tim Trump untuk tidak terlibat dalam aksi militer berskala besar terhadap Iran.
Intervensi asing terhadap rezim Iran, jika berpadu dengan gelombang protes domestik dan berujung pada runtuhnya pemerintahan, membawa risiko strategis yang sama besarnya: munculnya entitas teroris yang jauh lebih besar, lebih canggih, dan lebih tangguh, yang berasal dari sisa-sisa aparatus militer-keamanan Iran serta jaringan proksinya. Dampaknya bisa berupa siklus kekerasan baru di Timur Tengah dan, pada akhirnya, mengguncang arsitektur keamanan yang dipimpin AS.
Di pusat potensi ancaman tersebut berdiri Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Didirikan tak lama setelah Revolusi 1979, IRGC berkembang menjadi kekuatan paralel—militer, politik, ekonomi, dan intelijen—yang bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Namun, kesetiaan IRGC tidak hanya berakar pada figur pemimpin tertinggi. Organisasi ini ditopang oleh ideologi berusia ratusan tahun yang memadukan narasi viktimisasi dalam Syiah dengan nasionalisme Persia.
IRGC bukan sekadar penjaga keamanan domestik. Bersama sayap ekspedisionernya, Pasukan Quds, mereka telah melembagakan dukungan militan lintas negara sebagai strategi utama kebijakan negara Iran.
Dengan kekuatan aktif yang diperkirakan mencapai 200.000 personel, ditambah ratusan ribu anggota milisi Basij yang tersebar di seluruh lapisan masyarakat, struktur IRGC sangat luas, terorganisasi, dan sarat ideologi. Jajaran pimpinan tingkat atasnya—yang mampu mengelola operasi militer dan administratif—jauh melampaui kapasitas Israel untuk dilumpuhkan melalui kampanye pembunuhan terencana. Mereka tidak terkonsentrasi di apartemen-apartemen sempit seperti kepemimpinan Hizbullah di Beirut, melainkan tersebar luas dalam struktur negara.
Kedalaman ideologi IRGC
Berbeda dengan Daesh yang ideologinya sempit dan berfokus pada balas dendam terhadap Barat, fondasi ideologi IRGC jauh lebih luas dan politis. Ia menggabungkan nasionalisme Persia dengan tafsir Islam yang khas. Komitmen pan-ideologis ini memungkinkan Iran membangun jaringan kelompok bersenjata lintas sekte di berbagai titik panas geopolitik yang membentang ribuan kilometer.
Visi transnasional ini bukan sekadar teori. Penilaian intelijen AS dan internasional mengonfirmasi penggunaan taktik asimetris oleh Iran, termasuk alat peledak, sistem pesawat nirawak canggih, operasi pembunuhan, serta serangan langsung terhadap pasukan AS dan sekutunya. Di luar Timur Tengah, jaringan spionase dan teror Iran juga dikaitkan dengan sejumlah rencana serangan di Eropa dan wilayah lain, menunjukkan kapasitas dan niat global.
Ketika struktur komando runtuh, personel militer terlatih tidak serta-merta menghilang. Mereka kerap menjadi tulang punggung kelompok pemberontak dan ekstremis. Pada awal 2000-an, perwira Baath Irak dan militan Sunni membentuk inti kepemimpinan Daesh. Pola serupa berpotensi terjadi di Iran, dengan sisa-sisa IRGC, Basij, dan milisi Syiah yang kehilangan patron negara: bersenjata, berpengalaman, dan terindoktrinasi.
Meski personel militer Iran bukan kelompok homogen, banyak di antara mereka memandang misi IRGC sebagai perjuangan eksistensial. Dorongan perubahan rezim melalui operasi militer justru dapat membuka jalan bagi pertumpahan darah yang jauh lebih besar di kawasan.
Para pembuat kebijakan Barat dihadapkan pada pilihan krusial: intervensi yang berisiko melahirkan jaringan teror global baru, atau strategi alternatif yang menekankan penahanan, pencegahan, serta perundingan nuklir.
Bukti sejauh ini menunjukkan bahwa sanksi sepihak dan penetapan Iran sebagai negara sponsor terorisme belum efektif mengubah perilaku regional Teheran, meski berdampak besar pada penderitaan ekonomi warga sipil dan berpotensi memperkuat sentimen anti-Barat.
Keseluruhan dinamika ini mengindikasikan bahwa runtuhnya Iran justru dapat melahirkan puluhan entitas ekstremis baru, dengan akar yang lebih dalam dalam praktik kenegaraan dan militansi global.
