Pemerintah baru Suriah akan diumumkan pada hari Sabtu, demikian dilaporkan oleh situs berita Al-Arabiya yang dimiliki oleh Saudi, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.
Menurut Al-Arabiya, sebuah dewan fatwa Islam baru, yang akan dipimpin oleh seorang mufti, akan diumumkan pada hari Jumat.
Setelah kelompok pemberontak Suriah yang dipimpin oleh kelompok Islam Hay’at Tahrir al-Sham menggulingkan diktator lama Bashar al-Assad pada Desember 2024, mereka menunjuk sebuah pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammed Al-Bashir untuk masa jabatan tiga bulan.
Penunjukan pemerintah baru awalnya diperkirakan akan dilakukan pada awal bulan ini.
Awal bulan ini, otoritas Suriah juga menyetujui dokumen konstitusional kontroversial yang akan berlaku selama lima tahun, di mana Presiden sementara Ahmad Al-Sharaa akan memegang kekuasaan eksekutif di negara itu, sambil dapat menunjuk legislator dan hakim.
Al-Jazeera melaporkan lebih awal minggu ini bahwa pemerintahan baru akan terdiri dari 22 jabatan menteri, dengan sebagian besar menteri adalah pejabat baru.
Sumber yang berbicara kepada Al-Jazeera mengatakan bahwa pemerintahan ini akan bersifat teknokratis, dengan menteri-menteri dipilih berdasarkan kompetensi, dan bahwa minoritas Suriah tidak akan dikecualikan.
Pada Januari lalu, dalam pidato pertamanya kepada rakyat Suriah, Al-Sharaa mengatakan, “Kami akan bekerja untuk membentuk pemerintahan transisi yang akan membangun institusi baru Suriah, membuka jalan untuk pemilu yang bebas dan adil.”
Namun, Al-Sharaa juga mengatakan bahwa dibutuhkan waktu lima tahun bagi negara itu untuk mengadakan pemilu.
