Pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan pemilu di negara yang tengah dilanda perang itu bisa memakan waktu hingga empat tahun.
Ini adalah pertama kalinya al-Sharaa, yang kini memimpin Suriah setelah kelompok oposisi yang dipimpin Hayat Tahrir al-Syam (HTS) menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad tiga minggu lalu, memberikan komentar mengenai kemungkinan jadwal pemilu.
Dalam wawancara dengan stasiun televisi Al Arabiya milik Arab Saudi pada Ahad, al-Sharaa menyampaikan bahwa penyusunan konstitusi baru bisa memakan waktu hingga tiga tahun.
Ia menambahkan, pemilu kemungkinan baru bisa digelar setelah empat tahun, karena sebelumnya harus dilakukan sensus penduduk untuk menentukan jumlah pemilih yang sah. “Pemilu yang bermakna membutuhkan sensus penduduk yang menyeluruh,” jelasnya.
Al-Sharaa juga mengungkapkan bahwa dalam waktu sekitar satu tahun, rakyat Suriah akan mulai melihat perubahan besar di negara mereka.
Ia menyebutkan, HTS – kelompok militer dan politik paling berkuasa di Suriah – akan dibubarkan dalam sebuah konferensi dialog nasional.
Pernyataan al-Sharaa ini datang di tengah upaya pemerintahan baru di Damaskus untuk meyakinkan negara-negara tetangga bahwa Suriah akan kembali stabil dan damai. “Suriah tidak akan menjadi sumber gangguan bagi siapa pun,” ujar al-Sharaa.
Ia juga menegaskan bahwa Suriah dan Rusia memiliki kepentingan strategis yang sama. Rusia, yang selama ini menjadi sekutu utama dan pendukung militer al-Assad, telah memberikan sinyal rekonsiliasi yang sama. Bulan ini, al-Sharaa menyatakan bahwa hubungan Suriah dengan Rusia harus saling menguntungkan.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa status pangkalan militer Rusia di Suriah akan menjadi topik pembicaraan dengan pemerintahan baru di Damaskus.
“Ini bukan hanya tentang mempertahankan pangkalan kami, tetapi juga soal kondisi operasional, pemeliharaan, dan interaksi dengan pihak lokal,” kata Lavrov dalam sebuah wawancara dengan kantor berita RIA yang dirilis pada hari Minggu.
Al-Sharaa juga berharap pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden terpilih Donald Trump akan mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada Suriah.
Beberapa diplomat senior AS yang mengunjungi Damaskus bulan ini melaporkan bahwa al-Sharaa menunjukkan sikap pragmatis dan Washington pun memutuskan untuk mencabut hadiah sebesar 10 juta dolar AS yang sebelumnya ditawarkan untuk informasi mengenai pemimpin HTS.
