Kantor Media Pemerintah Gaza pada Jumat (26/9/2025) menyebut pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai upaya menutupi kejahatan perang dan dugaan genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza.
Dalam pernyataan resmi, kantor tersebut menyatakan bahwa pidato Netanyahu bersifat menyesatkan dan penuh kontradiksi.
Netanyahu dinilai meremehkan penderitaan para sandera, melebih-lebihkan dukungan internasional terhadap Israel pasca-serangan 7 Oktober 2023, serta menggambarkan pengakuan dunia atas hak-hak Palestina sebagai tekanan dari kelompok ekstremis.
Netanyahu juga disebut telah menyampaikan klaim keliru bahwa Israel sedang berperang di “tujuh front” untuk memerangi terorisme.
Kantor Media Gaza menilai pernyataan tersebut menutupi fakta bahwa agresi militer Israel justru menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil di Gaza.
Berdasarkan laporan internasional, sekitar 94 persen warga Palestina yang tewas dalam serangan tersebut adalah warga sipil, termasuk lebih dari 30.000 perempuan dan anak-anak.
Selain itu, lebih dari 90 persen rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur penting lainnya hancur.
Pernyataan itu juga menyoroti kontradiksi lain dalam pidato Netanyahu yang menuduh kelompok perlawanan Palestina mencegah evakuasi warga, namun dalam waktu yang sama mengklaim bahwa 700.000 warga telah mengungsi dari wilayah tersebut.
Menurut data Kantor Media Gaza, lebih dari 64.000 warga sipil tewas akibat lebih dari 200.000 ton bahan peledak yang dijatuhkan di kawasan pemukiman padat penduduk. Di antara korban tersebut, sekitar 20.000 adalah anak-anak dan 10.500 perempuan. Banyak keluarga dilaporkan musnah sepenuhnya.
Netanyahu juga dituding menyebarkan informasi menyesatkan terkait bantuan kemanusiaan. Ia mengklaim bahwa kelompok perlawanan mencuri bantuan, sementara Israel menyediakan makanan.
Namun, Kantor Media Gaza menyebut militer Israel menciptakan “jebakan maut” di sekitar konvoi bantuan, yang menyebabkan ribuan warga sipil tewas atau terluka. Ratusan warga, termasuk 147 anak-anak, dilaporkan meninggal karena kelaparan.
Kritik Netanyahu terhadap negara-negara yang mengakui kemerdekaan Palestina juga ditolak. Kantor Media Gaza menegaskan bahwa pengakuan tersebut merupakan hak hukum dan mencerminkan dukungan komunitas internasional atas hak-hak rakyat Palestina yang telah lama mengalami pendudukan dan kekerasan.
Pidato Netanyahu dinilai sebagai upaya mendistorsi fakta dan menghindari tanggung jawab hukum atas berbagai pelanggaran, termasuk pembunuhan, pengusiran paksa, dan penghancuran yang berlangsung selama beberapa dekade, yang dikategorikan sebagai kejahatan menurut hukum internasional.
Kantor Media Gaza menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera menghentikan perang, memaksa Israel menarik diri dari Gaza, membuka perbatasan, serta mengizinkan masuknya makanan dan obat-obatan. Mereka juga mendorong pengakuan yang lebih luas terhadap negara Palestina.
Dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB, Netanyahu menolak tuduhan genosida dan kelaparan yang terjadi di Gaza. Namun, pidato tersebut diboikot oleh sejumlah besar delegasi yang melakukan aksi keluar ruangan sebagai bentuk protes terhadap agresi Israel di Gaza.
Sejak Oktober 2023, lebih dari 65.500 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, dilaporkan tewas dalam serangan militer Israel. Serangan terus-menerus itu membuat Gaza nyaris tak layak huni, memicu kelaparan, serta penyebaran penyakit. Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakan militernya di wilayah tersebut.
