Pemerintah Israel pada Senin (4/8/2025) malam waktu setempat secara bulat memutuskan memberhentikan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara, demikian dilaporkan media lokal, termasuk kantor berita Anadolu.
Penyiar publik KAN melaporkan bahwa seluruh menteri kabinet menyetujui usulan pemecatan yang diajukan oleh Menteri Kehakiman Yariv Levin.
Namun, Jaksa Agung Baharav-Miara menolak menghadiri sesi pemungutan suara tersebut dan dalam surat resminya menyebut langkah itu “bertentangan secara mendasar dengan hukum.”
Menurut harian Yedioth Ahronoth, Baharav-Miara menuduh Menteri Kehakiman mencari penasihat hukum “yang bersedia tunduk pada pemerintah dan membenarkan pelanggaran hukum,” termasuk rencana kontroversial untuk membebaskan warga ultra-Ortodoks (Haredi) dari wajib militer.
Tak lama setelah pemungutan suara, Mahkamah Tinggi Israel mengeluarkan perintah sementara yang menangguhkan keputusan pemerintah, dengan menyatakan bahwa eksekutif tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan jaksa agung secara sepihak.
Baharav-Miara diketahui pernah menjabat sebagai jaksa dalam persidangan kasus korupsi yang menjerat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Ia memainkan peran penting dalam tiga perkara pidana besar yang diajukan terhadap Netanyahu sejak 2019—yakni kasus 1.000, 2.000, dan 4.000—yang mencakup tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan publik. Netanyahu membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai “rekayasa politik.”
Persidangan Netanyahu dimulai pada 24 Mei 2020, menjadikannya pemimpin Israel pertama yang duduk di kursi terdakwa dalam persidangan pidana saat masih menjabat sebagai perdana menteri.
