Presiden Suriah, Ahmad al-Sharaa, pada Minggu (20/7) menerima laporan akhir dari Komite Nasional Investigasi dan Pencari Fakta terkait peristiwa yang terjadi di wilayah pesisir negara itu pada Maret lalu.
Insiden tersebut dipicu ketegangan keamanan akibat serangan dari sisa-sisa pendukung rezim mantan Presiden Bashar al-Assad.
Dalam pernyataan resmi yang dikutip kantor berita SANA, disebutkan bahwa pembentukan komite ini bertujuan memastikan bahwa negara tetap berjalan di jalur yang menjunjung prinsip keadilan, tanpa pelanggaran atau upaya menutup-nutupi kebenaran.
Istana Kepresidenan pun disebut meminta komite untuk menggelar konferensi pers guna menjelaskan temuan mereka kepada publik jika dirasa perlu.
Pemerintah Suriah membentuk komite ini sepekan setelah meningkatnya ketegangan di kawasan pesisir pada 6 Maret lalu.
Ketegangan dipicu oleh serangan terkoordinasi dari kelompok-kelompok loyalis rezim lama yang menyerang patroli keamanan dan pos pemeriksaan, mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka.
Komite investigasi melaporkan telah melakukan sepuluh kunjungan lapangan ke kota Baniyas dan mendengarkan lebih dari 300 kesaksian.
Dari jumlah tersebut, 95 pernyataan resmi terdokumentasi di kota Latakia sesuai standar hukum yang berlaku.
Selain itu, komite menerima lebih dari 30 laporan warga mengenai insiden, meninjau sembilan lokasi kejadian, serta mendengarkan keterangan dari pihak keamanan, militer, dan sipil di wilayah pesisir.
Komite menegaskan bahwa mereka telah mengakses seluruh lokasi yang menjadi titik konflik.
Menindaklanjuti hal tersebut, pada 10 April lalu, Kantor Kepresidenan mengumumkan bahwa masa kerja komite investigasi diperpanjang selama tiga bulan—yang ditegaskan sebagai perpanjangan terakhir dan tidak dapat diperbarui.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari komitmen pemerintahan Presiden al-Sharaa untuk membangun sistem hukum dan tata kelola yang transparan di tengah masa transisi politik dan keamanan yang belum sepenuhnya stabil.
