Dalam langkah penting yang dapat berdampak positif pada kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Suriah mulai membentuk komite khusus untuk mengambil alih sumur dan ladang minyak dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF).
Langkah ini dilakukan berdasarkan perjanjian yang baru-baru ini ditandatangani antara kedua belah pihak, sebagai bagian dari upaya mengintegrasikan institusi sipil dan militer SDF ke dalam lembaga negara.
Krisis minyak merupakan salah satu isu paling kompleks sejak pemerintahan saat ini mulai berkuasa sekitar empat bulan lalu.
Minyak menjadi salah satu kunci utama dalam pemulihan ekonomi dan peningkatan layanan dasar bagi warga yang telah lama menderita akibat perang.
Setelah kedatangan tim operasi militer ke Damaskus, komandan SDF, Jenderal Mazloum Abdi, bertemu dengan Presiden Ahmad Al-Sharaa di Pangkalan Militer Al-Dumayr, pedesaan Damaskus, setelah tiba dengan helikopter Amerika.
Detail pertemuan tersebut tidak diungkapkan, tetapi pertemuan kedua di istana kepresidenan Damaskus menghasilkan penandatanganan perjanjian yang menggambarkan fase baru dalam hubungan antara pemerintah Suriah dan SDF.
Komite pengambilalihan minyak
Dalam pernyataan eksklusif kepada Al Jazeera Net, Direktur Hubungan Masyarakat di Kementerian Minyak dan Sumber Daya Mineral Suriah, Ahmad Al-Sulaiman, menjelaskan perjanjian antara Presiden Al-Sharaa dan Abdi.
“Penggabungan semua lembaga sipil dan militer yang terkait dengan SDF ke dalam pemerintahan Suriah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa telah dibentuk komite khusus untuk mengawasi proses pengambilalihan ladang dan sumur minya.
Ia menegasakan bahwa komite juga menyiapkan laporan lengkap mengenai kesiapan serta kondisi teknisnya. Serta melakukan pemantauan terhadap peralatan dan perlengkapannya secara menyeluruh.
Jadwal penyerahan sumur minyak ke pemerintah
Salah satu tantangan utama bagi pemerintah Suriah adalah mempercepat implementasi perjanjian ini. Terutama terkait dengan penyerahan sumur minyak yang selama ini menjadi kartu tawar politik bagi SDF.
“Kami berharap dapat segera menerima ladang dan sumur minyak. Namun, waktunya tergantung pada penyelesaian tugas oleh komite khusus yang dibentuk oleh kedua belah pihak,” kata Al-Sulaiman kepada Al Jazeera Net.
Sementara itu, sumber terpercaya yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan kepada Al Jazeera Net bahwa awal April mendatang diperkirakan menjadi waktu dimulainya penyerahan sumur minyak dari SDF ke pemerintah Suriah. Namun, ia menjelaskan tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Suriah merupakan salah satu negara penghasil minyak, dengan eksploitasi komersial dimulai sejak pertengahan 1970-an.
Sebelum 2011, produksi minyak Suriah mencapai sekitar 385.000 barel per hari, dengan 238.000 barel diolah secara lokal. Sementara sisanya diekspor dengan pendapatan tahunan sekitar 3 miliar dolar.
Namun, setelah pecahnya revolusi dan peralihan kendali ladang minyak dari pemerintah ke kelompok oposisi, lalu ke ISIS, dan akhirnya ke SDF. Produksi minyak mengalami penurunan drastis hingga rata-rata 140.000 barel per hari.
Transportasi minyak ke wilayah pemerintah Suriah
Saat ini, minyak dari ladang yang berada di wilayah timur Suriah—terutama di daerah Jazirah—diangkut ke wilayah yang dikuasai pemerintah menggunakan truk besar yang secara lokal dikenal sebagai “Al-Hout.”
Minyak ini kemudian diolah di dua kilang utama, yaitu Homs dan Banias, yang mengalami kerusakan teknis akibat kurangnya perawatan dan pengembangan selama bertahun-tahun.
Al-Sulaiman menambahkan bahwa terdapat perjanjian untuk mengangkut sebagian minyak dari ladang minyak ke wilayah lain di Suriah menggunakan truk khusus serta jaringan pipa yang terhubung dengan kilang. Dengan kemungkinan tambahan transportasi menggunakan truk tergantung pada situasi di lapangan.
Dia juga menegaskan bahwa perjanjian sebelumnya untuk pengadaan minyak dari wilayah yang dikuasai SDF masih berlaku.
Kementerian minyak sedang berupaya keras untuk menyediakan bahan bakar bagi masyarakat meskipun menghadapi tantangan logistik yang besar.
Dampak minyak terhadap ekonomi Suriah
Dalam wawancara dengan Al Jazeera Net, ekonom Hayan Hababa menyatakan bahwa pengambilalihan sekitar 95% sumur minyak yang saat ini berada di wilayah SDF oleh pemerintah Suriah akan membantu menyelesaikan banyak krisis ekonomi, terutama terkait listrik dan energi.
Ia menambahkan bahwa kepemilikan pemerintah atas sumber daya energi akan meningkatkan pendapatan negara, mendukung berbagai sektor publik, serta menyediakan bahan bakar bagi industri dan pertanian.
Hal ini diharapkan dapat menurunkan biaya operasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hababa juga menekankan bahwa salah satu dampak positif terbesar adalah peningkatan pasokan gas dan bahan bakar dan penciptaan lapangan kerja baru.
“ Yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat pengangguran dan menghidupkan kembali ekonomi lokal,” katanya.
Kebutuhan investasi
Sejumlah pakar ekonomi berpendapat bahwa tahap berikutnya membutuhkan keterbukaan pemerintah Suriah terhadap investasi di sektor minyak dan energi, baik dari perusahaan Arab maupun asing. Beberapa alasan utama yang mendukung langkah ini meliputi:
- Memastikan pasokan minyak domestik, yang saat ini bergantung pada impor.
- Menyediakan gas untuk pembangkit listrik, terutama setelah meningkatnya jam pasokan listrik di beberapa wilayah dengan dukungan Qatar.
- Menciptakan lapangan kerja bagi warga Suriah, yang akan membantu mengurangi tingkat pengangguran.
- Mendukung upaya rekonstruksi negara.
Menurut laporan Al Jazeera Net, manajemen baru sektor minyak berencana untuk mengalokasikan pendapatan minyak ke dalam proyek pembangunan yang dapat mendukung rekonstruksi Suriah.
Musab Al-Hijr, pengawas ladang minyak di Deir ez-Zor, mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa saat ini diadakan pertemuan intensif antara tenaga kerja lokal dan pakar guna menyusun rencana komprehensif untuk merehabilitasi sektor ini.
“Dengan fokus pada kerja sama dengan perusahaan asing yang memiliki keahlian dalam eksplorasi dan pengeboran minyak,” katanya.
Ia menambahkan bahwa “da upaya untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya minyak.
“Guna memenuhi kebutuhan rakyat Suriah dengan lebih baik serta mengalokasikan pendapatan dari sektor ini untuk proyek pembangunan berkelanjutan yang dapat menciptakan ekonomi yang stabil pasca perang,” pungkasnya.
