Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menarik diri dari puluhan organisasi internasional, termasuk sejumlah badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta perjanjian yang menjadi dasar perundingan iklim global. Langkah ini menandai semakin jauhnya AS dari kerja sama multilateral dan menuai kritik tajam dari diplomat serta pakar iklim.
Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden Trump pada Rabu (7/1/2026) menandatangani perintah eksekutif untuk menghentikan dukungan AS terhadap 66 organisasi, badan, dan komisi internasional. Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah meninjau ulang partisipasi dan pendanaan AS di seluruh lembaga internasional, termasuk yang berada di bawah naungan PBB.
Sebagian besar lembaga yang ditinggalkan merupakan badan, komisi, dan panel penasihat PBB yang bergerak di bidang iklim, ketenagakerjaan, dan isu-isu lain yang oleh pemerintahan Trump dinilai berkaitan dengan agenda keberagaman dan apa yang mereka sebut sebagai kebijakan “woke”.
Departemen Luar Negeri AS menyebut lembaga-lembaga tersebut sebagai tumpang tindih, salah kelola, tidak efisien, boros, serta dinilai mengancam kedaulatan, kebebasan, dan kemakmuran nasional AS.
Keputusan ini diambil di tengah kebijakan luar negeri Trump yang semakin agresif, termasuk operasi militer dan ancaman terhadap negara lain, seperti penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro serta sinyal pengambilalihan Greenland dari Denmark, yang telah mengguncang sekutu maupun lawan AS.
Sebelumnya, pemerintahan Trump juga telah menghentikan dukungan terhadap Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Dewan HAM PBB, serta UNESCO. Pemerintah AS kini menerapkan pendekatan selektif dalam membayar iuran PBB, hanya mendukung lembaga yang dinilai sejalan dengan agenda Trump.
“Istilah yang paling tepat untuk menggambarkan pendekatan AS terhadap multilateralisme saat ini adalah ‘cara kami atau tidak sama sekali’,” kata Daniel Forti, Kepala Urusan PBB di International Crisis Group. Ia menilai langkah ini sebagai perubahan tajam dari pendekatan pemerintahan AS sebelumnya, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.
Penarikan diri AS telah memaksa PBB, yang tengah menjalani reformasi internal, untuk melakukan pemangkasan staf dan program. Sejumlah organisasi non-pemerintah independen juga melaporkan penutupan proyek secara luas, menyusul pemangkasan bantuan luar negeri AS melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) pada tahun lalu.
Meski demikian, pejabat AS menegaskan bahwa Washington masih melihat nilai strategis PBB, terutama dalam lembaga penetapan standar global yang melibatkan persaingan dengan China, seperti International Telecommunications Union, International Maritime Organization, dan International Labor Organization.
Salah satu langkah paling disorot adalah penarikan AS dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), perjanjian yang menjadi landasan Perjanjian Paris. Trump, yang berulang kali menyebut perubahan iklim sebagai tipuan, kembali menarik AS dari kesepakatan tersebut setelah kembali menjabat sebagai presiden.
Mantan Penasihat Iklim Gedung Putih Gina McCarthy menyebut keputusan itu sebagai “berpandangan sempit, memalukan, dan keliru”. Ia memperingatkan bahwa langkah tersebut akan mengikis kepemimpinan iklim AS serta melemahkan pengaruh Washington terhadap investasi dan kebijakan global bernilai triliunan dollar.
Para ilmuwan arus utama menegaskan bahwa perubahan iklim berkontribusi pada meningkatnya bencana cuaca ekstrem yang mematikan dan merugikan, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan gelombang panas. Pakar iklim Universitas Stanford, Rob Jackson, menilai penarikan AS berpotensi menghambat upaya global menekan emisi gas rumah kaca karena memberi alasan bagi negara lain untuk menunda komitmen mereka.
Selain UNFCCC, AS juga menarik diri dari Badan Kependudukan PBB, yang selama ini menjadi sasaran kritik Partai Republik. Trump sebelumnya memutus pendanaan badan tersebut pada masa jabatan pertamanya dengan tuduhan keterlibatan dalam praktik aborsi paksa, klaim yang kemudian dibantah dalam peninjauan Departemen Luar Negeri di era Presiden Joe Biden.
Organisasi lain yang turut ditinggalkan AS antara lain Carbon Free Energy Compact, United Nations University, International Cotton Advisory Committee, International Tropical Timber Organization, serta sejumlah lembaga kerja sama regional dan kebudayaan.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan peninjauan terhadap keterlibatan AS di organisasi internasional lainnya masih terus berlangsung.
