Pemimpin Druze Lebanon, Walid Jumblatt, pada hari Ahad (2/3) menyerukan agar komunitas Druze di Suriah tetap waspada terhadap “rencana jahat” Israel. Dalam sebuah konferensi pers di ibu kota Lebanon, Jumblatt yang juga mantan ketua Partai Sosialis Progresif menegaskan pentingnya komunitas Druze di Suriah untuk menghindari upaya-upaya yang dianggap sebagai bagian dari skema Israel.
“Orang-orang bebas dari Jabal al-Arab harus berhati-hati terhadap rencana Israel di Suriah,” ujar Jumblatt, yang menambahkan bahwa situasi ini mencerminkan upaya lebih luas untuk mendestabilisasi keamanan nasional Arab.
Lebih lanjut, Jumblatt mengungkapkan rencananya untuk mengunjungi Suriah guna membahas perkembangan terbaru, serta menyatakan harapannya agar tokoh-tokoh Arab Suriah dari berbagai latar belakang dapat bersatu untuk menghadapi rencana Israel.
“Saya telah meminta pertemuan dengan (Presiden Suriah) Ahmed al-Sharaa pada minggu depan,” kata Jumblatt, yang juga menyatakan bahwa upaya untuk menghadapi ancaman ini sangat bergantung pada kesatuan dalam menghadapi “rencana jahat” Israel.
Jumblatt mengingatkan bahwa Israel berusaha memanfaatkan sektarianisme di kawasan untuk kepentingannya, yang menurutnya bertujuan untuk memecah belah wilayah Arab guna mewujudkan konsep “Israel Raya”. Dia menegaskan bahwa mencegah hal ini adalah tanggung jawab para pemimpin Arab sebelum terlambat.
Pada hari Sabtu (1/3/2025), ketegangan meletus di Jaramana, sebuah daerah padat penduduk yang terletak di pinggiran Damaskus, yang mayoritas penduduknya adalah Druze dan minoritas Kristen. Ketegangan terjadi setelah kelompok milisi yang menolak untuk menyerahkan senjata memicu kerusuhan keamanan.
Pemerintah Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa mereka akan mempersiapkan militer untuk “melindungi” daerah yang disebut sebagai “Druze” tersebut. Tindakan ini menandai eskalasi baru dalam hubungan Israel dengan pemerintahan Suriah yang baru, yang telah menyerukan penghentian pelanggaran kedaulatan oleh Israel.
“Negara-negara Arab tidak akan terhindar dari kehancuran dan fragmentasi. KTT Arab yang akan datang di Kairo pada Selasa mendatang harus memperhatikan hal ini,” tegas Jumblatt.
Mengomentari tentang komunitas Druze, Jumblatt menekankan bahwa “mereka yang menyatukan Suriah pada zaman Sultan Pasha al-Atrash (1891-1982) tidak akan merespons seruan Netanyahu.”
Jumblatt juga memperingatkan bahwa Israel berusaha mendekati kelompok-kelompok sektarian untuk kepentingannya, dengan tujuan untuk mendekonstruksi dan mendominasi wilayah tersebut.
Pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Bashar al-Assad sejak hampir 25 tahun terakhir mengakhiri masa pemerintahannya pada 8 Desember 2024, dengan melarikan diri ke Rusia. Kejadian ini menandai berakhirnya rezim Partai Baath yang telah berkuasa sejak 1963. Pada 29 Januari 2025, Ahmed al-Sharaa diangkat sebagai Presiden Suriah dan membentuk pemerintahan untuk mengelola periode transisi negara tersebut.
Pasca kejatuhan rezim Assad, Israel memperluas okupasi di Dataran Tinggi Golan Suriah dengan merebut zona penyangga demiliterisasi, yang melanggar kesepakatan disenggagement 1974 antara Suriah dan Israel. Selain itu, serangan udara Israel terhadap posisi militer Suriah di seluruh negara terus meningkat, yang memicu kecaman dari PBB serta beberapa negara Arab.
