Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengungkapkan bahwa para mediator kesepakatan Gaza akan segera menggelar pertemuan dalam waktu dekat.
Hal itu disampaikan Al Thani pada Rabu (17/12), dalam kunjungannya ke Washington.
Ia mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio untuk menggandakan upaya bersama guna mendorong masuknya tahap kedua dari perjanjian gencatan senjata di Gaza.
Menurut Al Thani, pertemuan para mediator tersebut direncanakan berlangsung pada Jumat mendatang.
“Persiapan sedang dilakukan bersama pihak Amerika Serikat untuk menggelar pertemuan para mediator guna merumuskan mekanisme transisi menuju tahap kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza,” kata Al Thani.
Kesepakatan gencatan senjata di Gaza sendiri mulai berlaku pada 10 Oktober tahun lalu.
Al Thani menegaskan bahwa kebutuhan untuk segera beralih ke tahap kedua perjanjian tersebut bersifat mendesak, termasuk percepatan pembentukan administrasi sipil Palestina di Jalur Gaza.
Ia juga menekankan bahwa Qatar tidak menginginkan kekuatan stabilisasi di Gaza—sebagaimana diatur dalam resolusi Dewan Keamanan PBB pada November lalu—digunakan untuk melindungi satu pihak tertentu.
“Kekuatan stabilisasi di Gaza seharusnya berfungsi untuk melindungi perjanjian penghentian perang, bukan untuk kepentingan satu pihak,” ujarnya.
Al Thani menambahkan, masih terdapat banyak elemen dalam kesepakatan penghentian perang di Gaza yang belum sepenuhnya terlaksana.
Pelanggaran mengancam kesepakatan
Dalam kesempatan yang sama, Al Thani menegaskan komitmen Qatar untuk terus bekerja sama dengan AS dalam menjaga keberlangsungan kesepakatan penghentian perang di Gaza.
Ia mengungkapkan bahwa dalam pembicaraannya di Washington, isu pelanggaran gencatan senjata turut menjadi sorotan utama.
Menanggapi pelanggaran gencatan senjata yang terus dilakukan Israel, Al Thani menyatakan bahwa tindakan tersebut menempatkan para mediator pada posisi yang memalukan dan sulit.
Ia juga menyebutkan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza menjadi agenda penting dalam pertemuannya dengan anggota Kongres AS.
Dalam pertemuan itu, Qatar menekankan perlunya akses bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa syarat.
Al Thani memperingatkan bahwa kondisi yang berlangsung saat ini di Gaza berpotensi mengancam keberlangsungan perjanjian, bahkan dari hari ke hari.
Kemitraan strategis
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS dalam pernyataannya menyebutkan bahwa Menlu Marco Rubio menyampaikan apresiasi terhadap peran Qatar dalam mendukung tujuan-tujuan strategis AS di Timur Tengah dan Afrika.
Rubio juga menegaskan keinginan Washington dan Doha untuk terus bekerja sama secara erat demi mencapai kepentingan bersama.
Pertemuan antara Rubio dan Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani di Washington tersebut sekaligus menandai peluncuran Dialog Strategis ketujuh antara AS dan Qatar.
Kedua pihak menegaskan kembali kemitraan strategis antara Washington dan Doha, serta membahas kerja sama di bidang ekonomi dan keamanan.
Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang merujuk pada rencana Presiden AS Donald Trump yang terdiri dari 20 poin.
Tahap kedua perjanjian seharusnya dimulai setelah Hamas membebaskan seluruh sandera Israel—baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal—yang berada dalam penguasaannya.
Israel menyatakan masih terdapat satu jenazah sandera Israel di Gaza yang belum diserahkan, dengan alasan adanya kesulitan dalam pencarian jenazah di tengah kehancuran wilayah tersebut.
Dalam rencana Trump, tahap kedua mencakup pembentukan Dewan Perdamaian beserta badan pelaksananya, yakni Pasukan Stabilisasi Internasional.
Selain itu, Israel diharuskan menarik pasukannya ke “garis merah”, sehingga wilayah yang berada di bawah kendali Israel berkurang menjadi sekitar 20 persen dari total luas Jalur Gaza.
Tahap ini juga mencakup pelucutan senjata di Gaza, penghancuran terowongan, serta pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina.
Isu Suriah
Selain membahas Gaza, Al Thani juga menyinggung situasi Suriah. Ia menyatakan bahwa Qatar mendukung sikap Damaskus terkait keutuhan wilayah Suriah serta perlakuan yang adil bagi seluruh warga Suriah.
Menurutnya, momentum saat ini sangat tepat untuk mengaktifkan kembali kerja sama internasional dalam mendukung pemerintah Suriah.
Khususnya setelah pencabutan sanksi. Qatar, kata dia, mendukung langkah Kongres AS untuk mencabut sanksi terhadap Suriah guna memungkinkan pemulihan ekonomi negara tersebut.
Pada Rabu yang sama, Senat AS dilaporkan telah menyetujui pencabutan sanksi berdasarkan Undang-Undang Caesar terhadap Suriah.
Sebelumnya, pada Juni lalu, Presiden AS juga menandatangani perintah eksekutif yang mengakhiri sejumlah besar sanksi ekonomi terhadap Damaskus.
