JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) menggantikan Sugiono, Kamis (1/10). Pelantikan itu menempatkan seorang diplomat karier yang lama bergelut dengan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pucuk diplomasi Indonesia.
Tata, sapaan akrab Armanatha, bukan diplomat yang dibentuk terutama dari satu kawasan geografis tertentu. Rekam jejaknya justru lebih kuat pada diplomasi multilateral dan ekonomi internasional.
Ini berbeda dengan diplomat yang sebagian besar kariernya dihabiskan di satu direktorat kawasan atau rangkaian penempatan bilateral di Timur Tengah, Asia Timur, Eropa, atau Afrika.
Menariknya, ketiadaan spesialisasi kawasan yang sangat menonjol tersebut tidak berarti Tata asing terhadap isu Timur Tengah, khususnya Palestina. Justru selama bertugas di New York, Palestina menjadi salah satu isu yang menonjol dalam pekerjaannya.
Pada 2023 dan 2024, Tata menjadi Wakil Ketua Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP), komite Majelis Umum PBB yang mandatnya mendorong realisasi hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak menentukan nasib sendiri.
Ia antara lain membuka diskusi PBB mengenai agresi Israel ke Gaza 2023 dan tanggung jawab mencegah genosida. Pada 2024, ia kembali dipilih sebagai Wakil Ketua komite tersebut. Posisi itu berlanjut pada 2025.
Dalam kapasitas sebagai Wamenlu, sikap Tata mengenai Palestina juga terbilang tegas. Dalam Sidang Darurat Majelis Umum PBB pada Desember 2024, misalnya, ia menyebut standar ganda yang ditunjukkan dalam persoalan Gaza sebagai sesuatu yang merusak sistem multilateral.
Pada konferensi internasional mengenai implementasi solusi dua negara pada Juli 2025, Tata menyatakan Indonesia datang untuk memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina dan hak Palestina untuk berdiri sejajar dalam komunitas bangsa-bangsa.
Indonesia juga menempatkan Tata dalam perumusan rekomendasi terkait aspek keamanan solusi dua negara. Rekomendasi itu mencakup gencatan senjata permanen, penguatan otoritas Palestina, mekanisme internasional di bawah PBB, serta perlindungan terhadap perubahan demografi dan status teritorial wilayah Palestina.
Terbaru, pada Agustus 2026 di Amman, Yordania, Tata menegaskan bahwa kekerasan warga Israel dan pelanggaran hukum internasional di Palestina, termasuk Yerusalem Timur, kompleks Masjid Al Aqsa dan Tepi Barat, tidak boleh dibiarkan atau dinormalisasi.
Dengan rekam jejak tersebut, posisi Tata terhadap Palestina bukan sekadar mengikuti perkembangan isu setelah ia menjadi Wamenlu. Palestina sudah menjadi bagian dari pengalaman diplomatiknya di panggung PBB.
Arrmanatha, bukan sosok baru di Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Sebelum menjadi Menlu, ia menjabat Wakil Menlu sejak 21 Oktober 2024, mendampingi Sugiono bersama Anis Matta dan Arif Havas Oegroseno.
Lahir di Bangkok, Thailand, 30 Desember 1971, Tata menempuh pendidikan ekonomi di University of Buckingham, Inggris. Ia kemudian meraih gelar master bidang business administration dari University of Leicester dan melanjutkan studi hubungan internasional di Universitas Indonesia. ([detikcom][3])
Jejak karier Tata menunjukkan spesialisasi yang cukup jelas: diplomasi multilateral, organisasi internasional, ekonomi internasional, dan negosiasi di forum PBB.
Ia pernah menjadi Sekretaris Kedua pada Perutusan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa pada 2001-2004. Dalam periode tersebut, ia terlibat sebagai negosiator Indonesia dalam isu perdagangan pertanian, TRIPs, perdagangan dan lingkungan dalam perundingan Doha WTO.
