Provinsi Aleppo di utara Suriah mengumumkan bahwa kesepakatan telah dicapai antara Dewan Distrik Ashrafieh dan Sheikh Maqsoud serta Komite Kepresidenan. Kesempatan itu mengenai menerapkan poin-poin kesepakatan dengan “Pasukan Demokratik Suriah” (SDF).
Provinsi tersebut menyatakan bahwa semua lembaga—kecuali yang terkait dengan keamanan dan militer—akan tetap beroperasi di distrik Ashrafieh dan Sheikh Maqsoud hingga tercapai solusi yang berkelanjutan.
Kesepakatan tersebut mencakup pembentukan pusat keamanan di kedua distrik yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Suriah. Serta mempertahankan pos pemeriksaan utama di bawah pengawasan keamanan dalam negeri kementerian tersebut.
Selain itu, Provinsi Aleppo menambahkan bahwa pasukan Kurdi dan pasukan keamanan dalam negeri Suriah juga sedang membahas nasib para tahanan di kedua belah pihak yang ditangkap setelah jatuhnya rezim mantan presiden Bashar al-Assad.
Reporter Al Jazeera di Damaskus, Omar Halabi, mengatakan bahwa kesepakatan ini berada di bawah payung perjanjian yang ditandatangani pada 10 Maret lalu antara Presiden Suriah, Ahmad Al-Sharaa, dan Panglima Umum Pasukan Demokratik Suriah, Mazloum Abdi.
Kesepakatan antara Al-Sharaa dan Abdi menetapkan integrasi Pasukan SDF ke dalam tentara Suriah dan lembaga negara lainnya. Serta menegaskan bahwa komunitas Kurdi merupakan bagian asli dari rakyat dan negara Suriah.
Kesepakatan tersebut juga mencakup penggabungan seluruh wilayah yang dikuasai oleh SDF ke dalam administrasi baru Suriah. Termasuk di antaranya perbatasan, bandara, dan ladang minyak.
Selain itu, warga Suriah yang mengungsi diizinkan kembali ke kota dan desa mereka di timur laut Suriah. Pelaksanaan kesepakatan ini dijadwalkan selesai sebelum akhir tahun ini.
