Perdana Menteri Qatar pada Minggu menepis tudingan bahwa Doha mendanai Hamas, dengan menegaskan bahwa negaranya tidak akan menanggung biaya atas kehancuran yang disebabkan serangan Israel, demikian dilaporkan Anadolu.
Dalam wawancara bersama komentator Amerika Serikat, Tucker Carlson, pada Doha Forum 2025, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan keterlibatan Qatar dengan Hamas bermula lebih dari satu dekade lalu atas permintaan Washington untuk membuka jalur mediasi dan gencatan senjata.
“Awal hubungan dengan Hamas… dimulai lebih dari 10 tahun lalu… atas permintaan Amerika Serikat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kantor perwakilan kelompok tersebut di Doha “hanya digunakan untuk komunikasi serta memfasilitasi gencatan senjata dan penyaluran bantuan ke Gaza”.
Sheikh Mohammed, yang juga menjabat Menteri Luar Negeri Qatar, menegaskan bahwa klaim yang menyebut Qatar mendanai Hamas tidak berdasar dan mengabaikan mekanisme pengawasan berlapis yang mengatur penyaluran bantuan.
“Hari ini, ketika mereka menuduh bahwa Qatar membiayai Hamas, tuduhan itu tidak memiliki dasar,” katanya. “Seluruh bantuan kami… disalurkan ke Gaza, kepada masyarakatnya, dan melalui proses yang sangat transparan yang sepenuhnya diketahui oleh Amerika Serikat.”
Ia menambahkan bahwa pemerintah Israel, dari waktu ke waktu bersama lembaga keamanannya, turut menyetujui dan mengoordinasikan pengiriman bantuan tersebut.
Menurut dia, serangan politik terhadap Qatar telah memutarbalikkan peran Doha sebagai mediator yang berupaya meredakan penderitaan kemanusiaan dan memastikan tercapainya gencatan senjata.
“Kami melihat berbagai upaya selama bertahun-tahun yang didasarkan pada disinformasi dan penyebaran kabar bohong tentang Qatar untuk merusak hubungan antara Qatar dan Amerika Serikat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Qatar akan tetap memberikan dukungan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, namun tidak akan membiayai pembangunan kembali kerusakan akibat operasi militer Israel.
“Kami akan terus mendukung rakyat Palestina. Kami akan melakukan apa pun untuk meringankan penderitaan mereka, tetapi bukan kami yang akan menulis cek untuk membangun kembali apa yang dihancurkan orang lain,” katanya.
“Itu posisi kami. Tetapi kami juga tidak akan membiarkan rakyat Palestina terlantar; mereka tetap harus dibantu dan didukung.”
Gencatan senjata yang dimediasi Türkiye, Mesir, dan Qatar, serta didukung Amerika Serikat, mulai berlaku pada 10 Oktober, mengakhiri perang dua tahun Israel yang telah menewaskan lebih dari 70.000 orang—kebanyakan perempuan dan anak-anak—serta melukai hampir 171.000 orang sejak Oktober 2023.
