Pemerintah Israel dilaporkan tengah memperkuat kelompok milisi Druze di wilayah Sweida, Suriah selatan, dengan memberikan pasokan senjata dan gaji bulanan kepada para milisi.
Langkah ini disebut-sebut sebagai bagian dari strategi Tel Aviv dalam memperkuat pengaruhnya di kawasan yang selama ini menjadi titik rawan konflik sektarian.
Laporan eksklusif Reuters pada Selasa (16/9/2025) menyebutkan bahwa upaya Israel itu terjadi di tengah pembicaraan sensitif dengan Damaskus, yang dimediasi oleh Amerika Serikat.
Tujuan utamanya adalah menyusun perjanjian keamanan baru yang dapat membatasi intervensi militer Israel di wilayah Suriah, tanpa mengarah pada perdamaian penuh.
Dua tokoh senior komunitas Druze Suriah mengatakan bahwa sejak pecahnya bentrokan mematikan di Sweida pada Juli lalu, Israel mulai mengonsolidasikan kelompok-kelompok milisi Druze yang selama ini terpecah-belah. Milisi ini menerima pasokan senjata dan amunisi dari Israel, serta pembayaran gaji untuk sekitar 3.000 pejuang.
Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen mengenai pasokan senjata dan pembayaran tersebut. Namun, diamnya Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer—yang disebut sebagai tokoh utama dalam perundingan dengan Suriah—menjadi sinyal kuat bahwa bantuan tersebut bukan isapan jempol belaka.
Di sisi lain, Washington disebut-sebut terus menekan Damaskus untuk mempercepat proses perundingan, dengan tujuan diumumkannya terobosan diplomatik menjelang Sidang Majelis Umum PBB di New York akhir bulan ini.
“Bagi Presiden AS Donald Trump, ini adalah misi pribadi untuk menunjukkan keberhasilan kebijakan luar negerinya di Timur Tengah,” ungkap seorang sumber keamanan Israel. “Namun, Israel sendiri tidak menawarkan banyak.”
Permintaan Suriah dan keengganan Israel
Damaskus berharap perundingan ini akan menghasilkan penghentian serangan udara dan darat Israel ke wilayah Suriah, serta penarikan pasukan dari sejumlah wilayah yang diduduki sejak akhir 2024. Namun, tidak ada pembahasan mengenai nasib Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang dicaplok Israel sejak 1967.
Salah satu sumber diplomatik Suriah mengatakan, “Masalah Golan akan dibahas di masa depan. Fokus sekarang adalah menghentikan pelanggaran militer Israel.”
Pada Desember 2024, Israel mengerahkan pasukan ke zona demiliterisasi yang telah disepakati dalam gencatan senjata 1974, setelah Presiden Bashar al-Assad terguling. Dalam operasi tersebut, Israel maju hingga 20 kilometer dari ibu kota Damaskus.
Perpecahan internal dan kepentingan Geopolitik
Sweida, wilayah mayoritas Druze yang sebelumnya relatif stabil, kini menjadi arena perebutan pengaruh antara kelompok Druze, suku Bedouin, dan pasukan pemerintah Suriah.
Pertempuran sengit yang melibatkan milisi Druze dan kelompok bersenjata lainnya pada Juli lalu menewaskan puluhan orang dan menghancurkan sejumlah infrastruktur sipil.
Israel mengklaim bahwa serangan mereka terhadap pasukan pemerintah Suriah saat itu adalah untuk melindungi komunitas Druze, meski banyak pihak menilai hal tersebut sebagai dalih untuk memperkuat kehadiran militer dan pengaruh politiknya di Suriah selatan.
Pemerintah Suriah menolak keras permintaan Israel untuk membuka “koridor kemanusiaan” dari Dataran Tinggi Golan ke Sweida. Menurut Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shibani, langkah tersebut akan melanggar kedaulatan nasional Suriah.
“Damai” Tapi Tidak Setara
Meskipun perundingan berlangsung di Paris bulan lalu, suasana disebut sangat tegang, dengan saling curiga antara kedua belah pihak. Damaskus menyatakan belum ada kondisi yang memungkinkan bagi perjanjian damai menyeluruh. “Elemen dasar dari rasa saling percaya belum terbentuk,” ujar seorang pejabat Suriah yang enggan disebut namanya.
Sementara itu, kelompok Druze di Sweida mulai menyuarakan aspirasi otonomi dan menuntut jalur bantuan kemanusiaan yang bebas dari kontrol Damaskus. Sebuah perkembangan yang secara de facto dapat memperlemah posisi pemerintah pusat, dan justru memperkuat posisi Israel dalam perundingan.
