Ribuan orang di berbagai kota di Australia menggelar aksi unjuk rasa pada Senin untuk memprotes kunjungan resmi Presiden Israel Isaac Herzog.
Herzog berada di Australia untuk menyampaikan solidaritas kepada komunitas Yahudi menyusul penembakan massal dalam perayaan Hanukkah di Bondi Beach pada Desember lalu yang menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya.
Dalam kunjungannya selama empat hari, Herzog dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Anthony Albanese, Gubernur Jenderal Sam Mostyn, pemimpin oposisi Sussan Ley, para kepala pemerintahan negara bagian, serta anggota komunitas Yahudi, termasuk keluarga korban dan para penyintas.
“Kunjungan saya ke Australia adalah bentuk solidaritas, kekuatan, dan persahabatan tulus dari Negara Israel dan rakyat Israel. Bersama-sama, kita harus menghadapi kejahatan antisemitisme, ekstremisme, dan teror, baik di Australia maupun di seluruh dunia,” tulis Herzog dalam pernyataannya di platform X.
Namun, kehadiran Herzog memicu gelombang protes di sejumlah kota. Para pengunjuk rasa menyoroti operasi militer Israel yang masih berlangsung di Jalur Gaza dan menyerukan penyelidikan atas peran Herzog dalam konflik tersebut.
Di Sydney, ribuan massa berkumpul di kawasan pusat bisnis kota. Mereka menyampaikan orasi dan meneriakkan slogan-slogan pro-Palestina.
“Kami tidak menerima kehadirannya di negeri ini. Kami tidak menerima genosida yang sedang berlangsung dan kami menyerukan sanksi terhadap Israel serta penangkapan presiden Israel,” ujar salah satu demonstran.
Pemerintah Gunakan Kewenangan Khusus
Kunjungan Herzog ditetapkan sebagai acara besar oleh pemerintah dari Partai Buruh. Otoritas setempat diberi kewenangan khusus yang jarang digunakan, termasuk membatasi akses ke area tertentu dan memerintahkan warga untuk meninggalkan lokasi tertentu.
Kelompok Palestine Action Group Australia menilai pemerintah menggunakan regulasi tersebut sebagai “jalan belakang” untuk membatasi aksi protes.
Kelompok itu kalah dalam gugatan darurat di Mahkamah Agung New South Wales pada Senin, setelah menggugat penggunaan kewenangan tersebut menjelang aksi yang direncanakan di Balai Kota Sydney.
Di media sosial, sejumlah warganet mengkritik penanganan aksi oleh Kepolisian New South Wales, dengan tudingan penggunaan kekerasan tanpa provokasi.
Rekaman video yang memperlihatkan aparat menahan demonstran secara paksa dan menggunakan semprotan merica beredar luas. Dalam salah satu video, petugas terlihat mendorong sejumlah warga Muslim yang sedang berdoa di depan Balai Kota Sydney.
Aksi serupa juga dilaporkan berlangsung di Melbourne dan Brisbane, dengan tagar #ArrestHerzog dan #HerzogNotWelcome ramai digunakan di media sosial.
Kritik dari Organisasi Sipil
Jewish Council of Australia menuduh Perdana Menteri Albanese memanfaatkan duka komunitas Yahudi sebagai “latar politik dan diplomatik”.
“Mengundang kepala negara asing yang diduga terlibat dalam genosida yang sedang berlangsung sebagai perwakilan komunitas Yahudi sangat ofensif dan berisiko memperkuat penyamaan identitas Yahudi dengan tindakan negara Israel,” ujar Direktur Eksekutif Sarah Schwartz dalam pernyataannya pada Januari lalu.
Australia Palestine Advocacy Network juga menyatakan bahwa Herzog bukan sekadar figur seremonial.
“Selama masa kepresidenannya, Israel melakukan pembunuhan massal terhadap warga sipil, memberlakukan blokade yang memicu kelaparan, membombardir rumah sakit, serta menewaskan jurnalis dan pekerja bantuan, termasuk warga Australia Zomi Frankcom,” demikian pernyataan organisasi tersebut.
Sementara itu, Amnesty International Australia menyatakan pemerintah Australia harus memenuhi kewajiban hukum internasional dan domestik untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang diduga terlibat pelanggaran.
Komisi Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Agustus lalu menyebut Herzog, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan Menteri Pertahanan saat itu Yoav Gallant “dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas hasutan untuk melakukan genosida” terhadap warga Palestina di Gaza.
Dalam pernyataan pada Oktober 2023, Herzog mengatakan bahwa seluruh rakyat Palestina bertanggung jawab atas serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023.
“Tidak benar narasi bahwa warga sipil tidak mengetahui atau tidak terlibat. Itu sama sekali tidak benar,” ujar Herzog saat itu.
PBB kemudian menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut merupakan “hasutan langsung dan terbuka untuk melakukan genosida”.
