Setiap pagi Fuad Abu Salam minum kopi di luar apartemen sewaannya di Thinnabeh, pinggiran kota Tulkarm. Dari situ ia bisa melihat kamp pengungsi tempat ia dulu tinggal, juga gedung dua lantai milik keluarganya yang kini lebih dari 80 persen tak bisa dihuni. Menurut liputan Al Jazeera, tentara Israel merobohkan sebagian gedung itu lalu membakarnya.
Sekarang pria 42 tahun yang sehari-hari memasang rumah kaca ini, istrinya, empat anaknya, dan ibunya berbagi apartemen yang luasnya tak sampai 100 meter persegi. Rumah lamanya tak bisa ia datangi, tetapi masih bisa ia pandang, dan itu sedikit menghibur. Kalau izin pulang keluar sekarang, katanya, ia akan langsung pulang, walau harus mendirikan tenda di atas puing.
Menurut UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina, 33.362 orang masih terusir per Juli 2026 dari kamp Jenin, Tulkarm, dan Nur Shams di utara Tepi Barat. Sudah hampir dua tahun mereka menunggu. Bulan ini ada satu tanggal yang patut dicatat: 23 November, batas waktu dari Mahkamah Agung Israel untuk pemerintahnya.
Malam ketika mereka disuruh pergi
Israel memulai operasi yang dinamai Tembok Besi di Jenin pada 21 Januari 2025. Seminggu kemudian operasi itu sampai ke dua kamp di Tulkarm. Areej Ghanem bercerita kepada Reuters bahwa tentara masuk ke rumahnya tengah malam, tanpa peringatan. “Mereka menyuruh kami pergi,” katanya. Ayahnya, Mahmoud, kini 89 tahun, tak bisa berjalan, jadi mereka terpaksa menyeretnya keluar. Reuters meminta tanggapan militer Israel soal keluarga ini dan tak mendapat jawaban.
Waktu liputan itu terbit pada April 2026, Areej tinggal di kamar sewaan tanpa dapur. Piring dicuci di kamar mandi. Keluarganya kini terpencar, jadi tiap pekan mereka berusaha bertemu, kadang hanya dengan menggelar alas di taman bermain pinggir jalan. Di Jenin, Mohamad Ararawi yang berusia 18 tahun punya cerita lain: tempat rumah keluarganya berdiri kini sudah jadi jalan lebar.
Dua penjelasan untuk puing yang sama
Soal apa yang terjadi, tak banyak yang dibantah: tiga kamp itu kosong dan penghuninya tak boleh pulang. Yang diperdebatkan adalah alasannya dan apa sebutan hukumnya.
Pemerintah Israel menyebut kamp-kamp itu sarang kelompok bersenjata. Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan milisi dukungan Iran melancarkan serangan dari sana, dan berkat kehadiran tentara secara permanen, terorisme di Tepi Barat turun 80 persen. Angka itu datang dari Katz sendiri; saya belum menemukan pihak independen yang memastikannya.
Kelompok bersenjata di kamp-kamp itu memang ada. AP sudah menyebut Jenin dan Tulkarm sebagai basis militan pada Januari 2025. Warga Jenin bahkan mulai mengungsi sejak Desember 2024, ketika aparat Otoritas Palestina sendiri menggelar operasi melawan kelompok bersenjata di sana.
Kantor HAM PBB (OHCHR) melihatnya dari sisi lain. Laporannya pada 4 September 2026 menyebut tentara Israel mendatangi rumah demi rumah untuk mengusir warga, dan menghancurkan bangunan tanpa kebutuhan militer yang mendesak. Hingga Oktober 2025, 52 persen bangunan di Jenin, 48 persen di Nur Shams, dan 36 persen di Tulkarm rusak atau hancur. Sebanyak 102 warga Palestina, termasuk 21 anak, tewas oleh pasukan Israel antara Desember 2024 dan Januari 2026.
Menurut laporan itu, pengusiran tersebut menimbulkan “kekhawatiran serius” akan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pemindahan paksa. Ini temuan lembaga PBB, belum putusan pengadilan. Israel, menurut ringkasan France 24, menuduh laporan itu menyebarkan misinformasi.
Soal niat, tafsirnya lebih jauh lagi. Komisaris Tinggi HAM Volker Türk menilai cara operasi ini dijalankan mengarah pada upaya mengusir warga sebanyak mungkin dan memberi jalan bagi permukiman. Pejabat Otoritas Palestina berpendapat serupa: Israel ingin menghapus isu pengungsi. Israel menjawab bahwa semua ini soal keamanan.
Warga Israel juga menjadi korban serangan di Tepi Barat, dan nyawa mereka sama berharganya. Tetapi hukum perang menilai setiap tindakan satu per satu. Ancaman dari kelompok bersenjata tidak dengan sendirinya membenarkan pengusiran seluruh penghuni kamp.
Akar Sejarah
Kamp-kamp ini sendiri lahir dari pengusiran. Kamp Tulkarm berdiri tahun 1950 untuk pengungsi dari kawasan Jaffa, Kaisarea, dan Haifa. Mereka kehilangan kampung halaman dalam Nakba (“malapetaka” dalam bahasa Arab), sebutan bagi pengusiran dan pelarian massal warga Palestina di sekitar perang 1948. Bagi keturunan mereka, 2025 berarti kehilangan rumah sekali lagi.
Resolusi Majelis Umum PBB 194 tahun 1948 menyatakan pengungsi yang ingin pulang dan hidup damai semestinya diizinkan kembali. Israel tidak menerimanya sebagai hak yang mengikat. Alasannya, resolusi Majelis Umum hanya rekomendasi, dan kepulangan massal akan mengubah karakter negaranya.
Aturan yang lebih dekat dengan kasus ini adalah Pasal 49 Konvensi Jenewa IV. Pasal itu melarang pemindahan paksa warga dari wilayah pendudukan. Evakuasi sementara boleh dilakukan demi keselamatan warga atau karena alasan militer yang mendesak, tetapi mereka harus dipulangkan begitu pertempuran di area itu usai.
Israel sejak lama membantah konvensi ini berlaku penuh di Tepi Barat, sedangkan Mahkamah Internasional berpendapat sebaliknya. Dalam pendapat hukum Juli 2024, mahkamah itu juga menyatakan kehadiran Israel di wilayah pendudukan melanggar hukum. Pendapat itu berbobot besar, meski tidak mengikat seperti putusan.
Pengadilan bicara, menteri menjawab
Pada 12 Oktober 2026, Mahkamah Agung Israel menanggapi petisi enam warga kamp dan Asosiasi Hak Sipil di Israel. Hakim mengakui syarat keamanan untuk kepulangan belum terpenuhi. Namun paling lambat 23 November, negara harus menyerahkan jadwal langkah yang dibutuhkan, menjelaskan apakah prosesnya bisa dipercepat, dan menjawab keluhan soal bantuan kemanusiaan. Para pemohon membantah alasan keamanan itu: menurut mereka, yang dijalankan negara adalah kebijakan kendali jangka panjang, bukan langkah sementara selama pertempuran.
Para menteri tak menunggu sampai tenggat. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich meminta tentara tidak bekerja sama dengan pengadilan. Katz bilang siap menempuh undang-undang khusus. Benjamin Netanyahu, dari dekat kamp Tulkarm, berkata: “Mereka bukan warga, mereka teroris.” Menurut saya, kalimat itu menyapu rata semua orang yang terusir, termasuk seorang kakek 89 tahun yang tak bisa berjalan.
Israel baru menggelar pemilu pada 27 Oktober, dan pembentukan pemerintahan baru masih menunggu pengumuman presiden. Siapa yang nanti menjawab pengadilan, dan apa jawabannya, belum jelas.
Sebelum membagikan, baca kata kerjanya
Satu keputusan ini muncul dengan bunyi berbeda-beda di media. Arutz Sheva memberi judul seolah pengadilan memerintahkan tentara membiarkan warga pulang. Haaretz menulis pengadilan meminta negara menjawab apakah kepulangan bisa dipercepat. Menurut Jerusalem Post, hakim tidak memerintahkan warga dipulangkan segera dan tidak menyuruh tentara mundur.
Jadi, sebelum membagikan kabar soal hukum, tanyakan dulu: lembaga ini memerintahkan apa, kepada siapa, dan paling lambat kapan? “Meminta jadwal” jangan berubah jadi “memerintahkan pemulangan”. “Menimbulkan kekhawatiran serius” jangan berubah jadi “terbukti”.
