Otoritas hukum tertinggi di Rumania memulai proses hukum terhadap seorang tentara Israel yang dituduh melakukan kejahatan perang di Jalur Gaza.
Kantor Kejaksaan Agung di Mahkamah Kasasi dan Kehakiman Tinggi Rumania secara resmi mengalihkan berkas gugatan terhadap tentara Israel, Orel Benayesh, ke Kejaksaan Militer di bawah Pengadilan Banding Militer Bukarest untuk penyelidikan lebih lanjut.
Gugatan tersebut diajukan oleh Yayasan Hind Rajab melalui kuasa hukumnya, pengacara Elena Lazar.
Dalam berkas gugatan, Benayesh—anggota Batalion 432 dari Brigade Givati—dituduh terlibat dalam penghancuran disengaja terhadap properti sipil di Kamp Pengungsi Nuseirat pada 12 November 2024, sebagai bagian dari serangan militer Israel ke Gaza.
Yayasan tersebut menyambut baik langkah hukum yang diambil oleh otoritas Rumania. Mereka menilai pengalihan perkara ini merupakan langkah serius yang sejalan dengan standar hukum internasional.
Gugatan ini didukung oleh bukti-bukti sumber terbuka berupa foto dan video yang tersebar di media sosial.
Bukti itu disebutkan memperlihatkan keterlibatan langsung Benayesh dalam penghancuran infrastruktur sipil.
Menurut isi gugatan, tindakan tersebut melanggar Pasal 438 dan 441 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Rumania, yang mengkriminalisasi tindakan genosida dan kejahatan perang terhadap properti.
Selain itu, gugatan juga merujuk pada instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dan Konvensi Jenewa—perjanjian internasional yang turut diratifikasi oleh Rumania.
Gugatan ini juga menyoroti bahwa insiden di Kamp Nuseirat mencerminkan pola pelanggaran yang lebih luas dalam agresi Israel terhadap Gaza.
Salah satu contohnya adalah penggunaan koridor Netzarim sebagai jalur militer strategis. Akibatnya, pemindahan paksa warga sipil dan penghancuran skala besar terhadap kawasan permukiman sipil.
Temuan ini diperkuat oleh investigasi dari kelompok Forensic Architecture dan pemantau internasional lainnya.
Yayasan Hind Rajab menyerukan agar pihak berwenang Rumania mengambil langkah-langkah pencegahan, seperti memasukkan nama tersangka ke dalam daftar pengawasan, menyita bukti digital yang relevan, serta membuka penyelidikan resmi yang menyeluruh.
Menanggapi perkembangan ini, Diab Abu Jahjah, Ketua Organisasi Hak Asasi Manusia di Rumania, menyatakan bahwa pengalihan perkara ke kejaksaan militer adalah “perkembangan serius.”
“Ini adalah sinyal jelas bahwa Rumania memandang serius kewajiban hukumnya secara internasional dan menunjukkan kesiapan untuk mengejar akuntabilitas, bahkan terhadap pelanggaran yang terjadi di luar wilayahnya,” ujarnya.
