Sebanyak 29 anggota Kongres Amerika Serikat (AS), Kamis (15/5/2025), mengajukan rancangan resolusi yang mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump untuk segera mengakhiri blokade Israel atas Jalur Gaza.
Mereka menyerukan kepada pemerintah AS agar menggunakan seluruh instrumen diplomasi.
Tujuannya, guna menghentikan pengepungan yang telah memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Dalam pernyataan bersama, para legislator menyebut kelaparan di Gaza sebagai bencana kemanusiaan dan menyampaikan “keprihatinan mendalam” atas situasi yang terus memburuk di sana.
Senator Partai Demokrat Peter Welch menegaskan bahwa setengah juta warga Palestina di Gaza kini berada di ambang kelaparan, dan bahwa anak-anak serta bayi mulai meninggal akibat kekurangan gizi.
“Kelaparan di Gaza adalah tragedi yang telah lama diperingatkan dan sepenuhnya dapat dicegah,” kata Welch.
Ia menambahkan bahwa selama lebih dari 2 bulan, pasukan Israel telah menghalangi masuknya ribuan ton bahan makanan, alat cuci darah, susu formula bayi, tenda, dan bantuan kemanusiaan lainnya ke Gaza.
“Dampak dari blokade ini telah melampaui batas ketahanan keluarga-keluarga di sana,” imbuhnya.
Sejak 7 Oktober 2023, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Jalur Gaza yang oleh banyak pihak digambarkan sebagai bentuk pemusnahan massal.
Serangan tersebut melibatkan pembunuhan, penghancuran infrastruktur, blokade makanan dan obat-obatan, serta pengusiran paksa terhadap penduduk sipil.
Semua itu dilakukan meski dunia internasional, termasuk Mahkamah Internasional, telah berulang kali menyerukan penghentian kekerasan.
Pada awal Maret 2025, tahap pertama dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan antara Israel dan Hamas, yang dimulai pada 19 Januari 2025, resmi berakhir.
Kesepakatan tersebut dimediasi oleh Mesir dan Qatar serta didukung oleh AS.
Sumber-sumber media Israel menyebut bahwa meski Hamas telah memenuhi komitmennya dalam tahap pertama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang saat ini menjadi buronan hukum internasional, enggan melanjutkan ke tahap kedua.
Penolakan itu disebut sebagai bentuk kepatuhan Netanyahu terhadap tekanan dari kelompok-kelompok ekstrem kanan dalam koalisi pemerintahannya.
