Dewan Keamanan PBB akan melakukan pemungutan suara pada Senin terkait resolusi yang mendukung rencana perdamaian Gaza dari Presiden AS Donald Trump, kata diplomat.
Minggu lalu, Amerika Serikat memulai negosiasi di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara mengenai naskah yang akan menindaklanjuti gencatan senjata dalam serangan dua tahun di Gaza dan mendukung rencana Trump.
Amerika Serikat dan sejumlah negara Arab serta mayoritas Muslim, termasuk Mesir, Arab Saudi, dan Turki, menyerukan agar Dewan Keamanan PBB segera mengadopsi resolusi tersebut.
Dalam pernyataan bersama, AS dan mitranya, yang juga mencakup UEA, Indonesia, Pakistan, dan Yordania, menyatakan dukungan atas naskah rancangan AS. Mereka berharap resolusi ini cepat diadopsi, dengan alasan rencana tersebut memberikan jalan praktis menuju perdamaian dan stabilitas di seluruh kawasan.
Rincian Resolusi AS
AS secara resmi memulai negosiasi naskah pekan lalu sebagai tindak lanjut gencatan senjata dalam serangan dua tahun di Gaza.
Draf resolusi, yang dilihat oleh AFP, menyambut pembentukan Dewan Perdamaian yang akan berfungsi sebagai otoritas pemerintahan transisi di Gaza dan secara teoritis dipimpin oleh Trump. Mandat Dewan ini berlaku hingga akhir 2027.
Poin penting lainnya, resolusi ini mengizinkan negara anggota membentuk pasukan stabilisasi internasional sementara yang akan bekerja sama dengan ‘Israel’, Mesir, dan kepolisian Palestina yang baru dilatih. Pasukan ini bertugas mengamankan wilayah perbatasan dan melucuti senjata di Jalur Gaza. Berbeda dari draf sebelumnya, resolusi ini menyebut kemungkinan pembentukan negara Palestina di masa depan.
Rusia Ajukan Draf Rival
Pernyataan bersama ini muncul saat Rusia menyebarkan draf resolusi saingan kepada anggota DK PBB.
Proposal Rusia tidak menyerukan pembentukan Dewan Perdamaian maupun penempatan pasukan internasional di Gaza. Draf Rusia menyambut “inisiatif yang menghasilkan gencatan senjata” tetapi tidak menyebut Trump secara spesifik.
Rusia meminta Sekretaris Jenderal PBB mengidentifikasi opsi pelaksanaan ketentuan rencana perdamaian dan melaporkan segera, termasuk membahas kemungkinan penempatan pasukan stabilisasi internasional di Gaza.
Meskipun anggota Dewan umumnya mendukung prinsip rencana perdamaian, sumber diplomatik menyatakan masih ada sejumlah pertanyaan terkait naskah AS. Hal ini mencakup absennya mekanisme pemantauan Dewan, peran Otoritas Palestina, dan rincian mandat spesifik bagi pasukan keamanan ‘Israel’.
