Sedikitnya lima warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Jalur Gaza sejak Kamis malam, di tengah pengumuman Israel bahwa perlintasan Rafah dengan Mesir akan dibuka kembali pada Minggu setelah hampir dua tahun ditutup.
Sumber medis kepada Anadolu Agency menyebutkan dua korban, Yasser Mohammad Abu Shahada (21) dan Walid Hassan Darwish (20), tewas pada Jumat dini hari akibat serangan Israel di timur Kamp Pengungsi Al-Maghazi, Gaza tengah. Jenazah keduanya dibawa ke Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir al-Balah.
Saksi mata mengatakan sebuah pesawat nirawak Israel menyerang kerumunan warga sipil di Al-Maghazi pada waktu fajar.
Di wilayah selatan Gaza, kendaraan militer dan helikopter serang Israel dilaporkan melepaskan tembakan berat dan tidak terarah di timur Khan Younis, di area yang masih berada di bawah kendali Israel. Warga juga melaporkan sejumlah serangan udara di wilayah Rafah yang dikuasai Israel.
Saat ini, pasukan Israel menguasai sekitar 52 persen wilayah Gaza. Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dan berlaku sejak Oktober tahun lalu, Israel diwajibkan melakukan penarikan pasukan secara bertahap. Namun, meskipun ada gencatan senjata, ratusan warga Palestina dilaporkan tetap tewas akibat serangan Israel.
Militer Israel pada Jumat pagi menyatakan telah melancarkan serangan semalam yang menargetkan delapan orang yang disebutnya sebagai militan yang keluar dari terowongan di Rafah, dan menewaskan tiga di antaranya.
Serangan terbaru terjadi di tengah masih ditutupnya perlintasan Rafah. Israel mengumumkan perlintasan penting tersebut akan dibuka kembali secara terbatas pada akhir pekan ini, memungkinkan warga Palestina keluar dan masuk Gaza setelah hampir dua tahun penutupan.
Israel telah menguasai penuh perlintasan Rafah sejak Mei 2024. Sebelumnya, Israel menolak membuka kembali pintu perbatasan tersebut, yang merupakan jalur utama Gaza ke dunia luar. Namun, pemulangan jenazah sandera terakhir di Gaza pada Senin lalu disebut membuka jalan bagi langkah tersebut.
Badan militer Israel yang mengoordinasikan bantuan ke Gaza, COGAT, menyatakan bahwa pembukaan perlintasan hanya akan memungkinkan “pergerakan orang secara terbatas”.
Menurut sejumlah sumber lokal, Israel mendorong skema yang memungkinkan 150 orang keluar dari Gaza untuk setiap 50 orang yang diizinkan kembali. Sementara itu, Mesir bersikeras bahwa jumlah warga yang keluar harus seimbang dengan yang diizinkan kembali masuk ke wilayah tersebut.
Mesir dan sejumlah negara Arab telah memperingatkan Israel agar tidak memanfaatkan pembukaan Rafah untuk mendorong rencana pemindahan permanen penduduk Gaza. Sejumlah pejabat garis keras Israel bahkan menyerukan aneksasi penuh wilayah pesisir tersebut.
Berdasarkan perjanjian gencatan senjata, Gaza seharusnya menerima bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar. Namun, otoritas Israel disebut sangat membatasi masuknya bantuan tersebut.
Dari hampir 72.000 warga Palestina yang tewas sejak perang dimulai, ratusan di antaranya dilaporkan meninggal saat berusaha memperoleh bantuan, akibat kelaparan, kekurangan layanan medis, serta hipotermia.
Tahap Kedua Gencatan Senjata
Pembukaan kembali Rafah diperkirakan akan memungkinkan masuknya komite administratif teknokrat beranggotakan 15 orang yang dibentuk sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata untuk mengelola Gaza. Komite tersebut akan berada di bawah “Dewan Perdamaian” yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pengumuman terkait pembentukan komite itu disampaikan awal bulan ini sebagai bagian dari fase kedua gencatan senjata, meskipun serangan Israel masih terus berlangsung.
Tahap kedua kesepakatan juga mencakup rencana pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional di Gaza serta pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya.
Pada Kamis, Trump mengklaim bahwa Hamas “tampaknya akan melucuti senjatanya”, meskipun beberapa jam sebelumnya seorang pejabat senior Hamas menyatakan sebaliknya. Trump tidak menyertakan bukti atas klaim tersebut.
Israel dan Amerika Serikat berulang kali memperingatkan Hamas bahwa kelompok itu harus melucuti senjata atau menghadapi tindakan militer. Rekonstruksi Gaza juga dikaitkan dengan penyerahan senjata oleh Hamas.
Namun, juru bicara Hamas Hazem Qassem menyatakan bahwa pihaknya belum menerima proposal final terkait pelucutan senjata dari para mediator. Anggota biro politik Hamas, Moussa Abu Marzouk, juga menegaskan kepada Al Jazeera bahwa tidak pernah ada pembahasan dengan Amerika Serikat maupun mediator mengenai pelucutan senjata Hamas.
