Sabtu (24/10), ribuan warga Israel memadati Lapangan Sandera di Tel Aviv. Tiga hari sebelum pemilu 27 Oktober, mereka menuntut komisi penyelidikan independen atas kegagalan negara mencegah serangan 7 Oktober 2023. Aksi yang digalang October Council, kelompok keluarga para sandera, itu juga dihadiri tokoh oposisi seperti Gadi Eisenkot, penantang utama Benjamin Netanyahu. Tuntutan akuntabilitas itu sah dan patut dihormati. Namun ada satu hal yang nyaris tak terdengar dari panggung mana pun menjelang pemilu ini: nasib jutaan warga Palestina. Padahal kemerdekaan dan kedaulatan penuh Palestina tidak boleh menunggu hasil pemungutan suara dari pihak yang menduduki mereka. Itu hak, bukan konsesi.
Pemilu di Bawah Bayang-bayang Perang
Ini pemilu Israel pertama sejak perang di Gaza dimulai. Menurut Al Jazeera, Knesset dibubarkan setelah menyelesaikan masa jabatan penuh untuk pertama kalinya sejak 1988. Jajak pendapat menunjukkan persaingan ketat: blok Netanyahu dan blok Eisenkot sama-sama belum diproyeksikan meraih mayoritas kursi.
Sementara itu, gencatan senjata yang diumumkan Oktober tahun lalu tidak menghentikan korban berjatuhan. Kantor HAM PBB (OHCHR) mencatat ratusan warga Gaza tewas dalam serangan sejak gencatan senjata hingga akhir Mei 2026, dan total korban sejak Oktober 2023 mendekati 73.000 menurut otoritas kesehatan setempat. Hanya satu perlintasan, Kerem Shalom, yang beroperasi untuk bantuan, sehingga OCHA terus mendesak dibukanya lebih banyak pintu.
Argumen Pertama: Pergantian Pemerintah Bukan Pergantian Arah
Kalau pemilu ini membawa harapan bagi Palestina, harapan itu sulit dicari dalam program para kandidat. Netanyahu menegaskan tidak akan ada negara Palestina selama ia berkuasa. Eisenkot, yang dielu-elukan pendukungnya sebagai calon perdana menteri berikutnya, memberi penolakan yang sama tegasnya. Dalam debat para wakil partai yang digelar JNS, delapan dari sembilan partai Zionis yang hadir menolak pendirian negara Palestina. Al Jazeera mencatat, dari lima tokoh oposisi utama yang menandatangani pakta nonagresi untuk menumbangkan Netanyahu, hanya Partai Demokrat yang menyebut negara Palestina, itu pun sebagai tujuan jauh tanpa batas waktu.
Artinya, perbedaan antara kedua blok lebih soal gaya dan prioritas, misalnya sikap terhadap Iran, ketimbang soal hak Palestina. Menggantungkan masa depan sebuah bangsa pada perebutan kursi di parlemen yang konsensusnya menolak kemerdekaan bangsa itu adalah taruhan yang sudah kalah sebelum dimulai.
Argumen Kedua: Fakta di Lapangan Terus Digerus
Selagi para politisi berkampanye, wilayah yang seharusnya menjadi negara Palestina terus menyusut. Data PBB yang dikutip Middle East Eye menyebut sekitar 40.000 warga Palestina terusir dari rumah mereka di Tepi Barat sejak Januari 2025. Al Jazeera melaporkan lebih dari 2.000 orang dipaksa meninggalkan rumah di Hebron di tengah razia militer terbaru. Laporan yang sama menggambarkan para menteri Israel menggelar peresmian permukiman ilegal sebagai acara kampanye, sementara Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir tampil dengan slogan yang menyerukan permukiman di Gaza.
Pola ini penting dibaca utuh. Pendudukan bukan peristiwa yang berhenti saat perang mereda. Ia adalah proses yang terus berjalan, dan setiap rumah yang dihancurkan serta setiap keluarga yang terusir mengubah peta secara sepihak sebelum perundingan apa pun sempat dimulai.
Argumen Ketiga: Hukum Internasional Sudah Bicara
Pada 19 Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) dalam pendapat penasihatnya menyatakan kehadiran Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak sah dan harus diakhiri secepat mungkin. ICJ juga menyimpulkan bahwa kebijakan dan praktik Israel selama puluhan tahun, termasuk permukiman dan aneksasi, melanggar hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Mahkamah menambahkan bahwa negara-negara lain berkewajiban tidak mengakui situasi ilegal itu dan ikut bekerja mengakhirinya.
Ini poin kunci: kemerdekaan Palestina bukan sekadar aspirasi politik yang boleh ditawar, melainkan konsekuensi hukum. Hak yang diakui hukum internasional tidak seharusnya bergantung pada hasil pemilu pihak lain, siapa pun pemenangnya.
Mengakui Kompleksitas
Tulisan ini tidak menafikan duka di sisi Israel. Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menewaskan warga sipil dan menyandera puluhan orang. Itu layak dikecam, dan tuntutan keluarga korban akan kebenaran adalah tuntutan yang manusiawi. Aksi di Tel Aviv juga menunjukkan masyarakat sipil Israel yang masih hidup dan berani menggugat pemerintahnya sendiri. Ada pula suara yang berbeda dari dalam: pemimpin partai Ra’am, Mansour Abbas, secara terbuka menyerukan agar Israel dan Amerika Serikat mengakui Palestina. Pihak Palestina pun menghadapi pekerjaan rumahnya sendiri, mulai dari persatuan politik hingga kepemimpinan yang akuntabel. Namun kompleksitas ini tidak mengubah timbangan dasarnya: satu pihak adalah kekuatan pendudukan, pihak lain adalah rakyat yang berhak merdeka.
Implikasi bagi Dunia
Jika konsensus politik Israel terus menolak negara Palestina, beban bergeser ke komunitas internasional. Putusan ICJ meminta negara-negara bertindak, bukan hanya berkomentar: menghentikan dukungan yang melanggengkan pendudukan dan memperkuat pengakuan terhadap Palestina. Peran media juga krusial. Ketika perhatian dunia berpindah ke krisis lain dan pemilu Israel dibingkai semata sebagai soal Iran dan nasib Netanyahu, penderitaan di Gaza dan Tepi Barat mudah terlupakan. Kita yang menulis, membaca, dan membagikan berita punya tanggung jawab menjaga agar isu pokoknya tidak hilang dari layar.
Penutup
Pemilu Israel pada Selasa nanti akan menentukan siapa yang memimpin Israel. Ia tidak akan, dan tidak boleh, menentukan apakah Palestina berhak merdeka. Hak itu sudah ada, ditegaskan hukum internasional, dan dibayar mahal oleh rakyat Palestina selama puluhan tahun. Tugas kita, termasuk publik Indonesia yang sejak lama berdiri bersama Palestina, adalah memastikan hak itu tidak diperlakukan sebagai barang tawar-menawar. Mari terus menuntut kemerdekaan penuh, dengan data, dengan hukum, dan dengan kemanusiaan.
