Menteri Keuangan Israel yang berhaluan kanan ekstrem, Bezalel Smotrich, mengatakan Hamas akan diberi ultimatum selama dua bulan untuk melucuti senjata. Ultimatum tersebut, menurut Smotrich, akan dikeluarkan oleh “Board of Peace” bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“The Board of Peace will issue a two-month ultimatum to Hamas to disarm,” kata Smotrich seperti dikutip surat kabar Israel, Makor Rishon, pada Senin.
Smotrich menegaskan Israel tidak akan mengakhiri perang di Jalur Gaza sebelum Hamas dihancurkan sepenuhnya. “There will be no Hamas in Gaza, neither militarily, nor civilianly, nor in government. We made a commitment, and that is the main objective of the war,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari “Board of Peace” terkait pernyataan Smotrich tersebut.
Smotrich juga mengklaim militer Israel telah menguasai lebih dari separuh wilayah Jalur Gaza. “The Israeli army controls more than half of the Gaza Strip and controls everything,” katanya. Ia menambahkan bahwa fase kedua gencatan senjata seharusnya difokuskan pada pelucutan senjata Hamas. “The second phase (of the ceasefire) is for disarmament. It is unfortunate that we didn’t begin it three months ago,” ujar Smotrich.
Presiden Donald Trump mengumumkan pembentukan “Board of Peace” pada 15 Januari sebagai bagian dari rencana besarnya untuk Gaza. Dewan tersebut dibentuk setelah kesepakatan gencatan senjata dicapai pada 10 Oktober 2025, dan kemudian mendapat otorisasi melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada November 2025.
Gedung Putih menyatakan Trump menjabat sebagai ketua dewan tersebut, dengan dukungan jajaran eksekutif pendiri yang terdiri atas tokoh-tokoh berpengalaman di bidang diplomasi, pembangunan, infrastruktur, dan strategi ekonomi.
Meski dibentuk setelah perang Israel di Gaza, piagam “Board of Peace” tidak secara eksplisit menyebut Jalur Gaza. Piagam tersebut mendefinisikan dewan itu sebagai “organisasi internasional yang bertujuan mempromosikan stabilitas, memulihkan tata kelola yang sah dan dapat diandalkan, serta mengamankan perdamaian berkelanjutan di wilayah yang terdampak atau terancam konflik”.
Piagam itu juga memberikan kewenangan luas seumur hidup kepada Trump, termasuk hak veto dan wewenang menunjuk anggota dewan. Sejumlah pengkritik menilai struktur tersebut sebagai upaya untuk mengabaikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Fase kedua kesepakatan Gaza mencakup pelucutan senjata Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya, penarikan tambahan pasukan Israel dari Gaza, serta dimulainya proses rekonstruksi. PBB memperkirakan biaya pembangunan kembali Gaza mencapai sekitar 70 miliar dolar AS.
Fase pertama kesepakatan meliputi gencatan senjata dan pertukaran tahanan, yakni pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina. Namun, Israel disebut terus melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.
Sejak Oktober 2023, ofensif militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 71 ribu orang—sebagian besar perempuan dan anak-anak—serta melukai lebih dari 171 ribu lainnya. Serangan itu menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.
Meski gencatan senjata telah berlaku, Israel dilaporkan masih melakukan serangan yang menewaskan lebih dari 524 warga Palestina dan melukai lebih dari 1.400 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
