Pemerintah Spanyol membatalkan kontrak pembelian amunisi senilai USD7,5 juta atau setara Rp125 miliar dari produsen senjata asal Israel, IMI Systems.
Keputusan ini diambil menyusul gelombang kritik dari mitra koalisi yang menilai kesepakatan tersebut bertentangan dengan sikap pro-Palestina yang dianut pemerintahan koalisi saat ini.
Dikutip dari The Guardian, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menyampaikan keraguannya atas kepatuhan tindakan militer Israel terhadap hukum humaniter internasional. Ia juga menggambarkan tingginya angka korban jiwa di Palestina sebagai “benar-benar tak tertahankan”.
Sejak pecahnya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023, pemerintah Spanyol telah secara resmi mengakui negara Palestina dan berkomitmen untuk tidak menjalin perdagangan senjata dengan Israel.
Namun demikian, Kementerian Dalam Negeri sempat berusaha melanjutkan kontrak pembelian 15,3 juta peluru kaliber 9mm untuk kebutuhan Garda Sipil, dengan alasan kontrak tersebut sudah terlalu jauh untuk dibatalkan dan penting bagi operasi penegakan hukum.
Langkah itu memicu kemarahan koalisi kiri Sumar yang dipimpin Menteri Tenaga Kerja Yolanda Díaz. Anggota koalisi mengecam keras kesepakatan tersebut, bahkan menyebut Israel sebagai “negara genosida”.
Ketegangan antara Partai Sosialis yang dipimpin Sánchez dan Sumar kian meningkat, terlebih setelah muncul perbedaan pendapat terkait rencana pemerintah menaikkan anggaran militer sebesar €10,5 miliar untuk memenuhi kewajiban NATO.
Pada Kamis, kantor pemerintahan yang mewakili baik Sánchez maupun Díaz mengumumkan bahwa kontrak dengan IMI Systems akan dibatalkan, dan izin impor amunisi dari Israel tidak akan diberikan. Pemerintah juga mengaku sedang mencari nasihat hukum terkait konsekuensi pembatalan tersebut.
“Segenap pihak dalam pemerintahan koalisi progresif berkomitmen kuat pada perjuangan rakyat Palestina dan perdamaian di Timur Tengah,” demikian pernyataan resmi pemerintah. “Oleh karena itu, Spanyol tidak akan membeli ataupun menjual senjata dari dan ke perusahaan-perusahaan Israel.”
