Dewan Menteri Spanyol pada Selasa (23/9/2025) resmi menyetujui embargo senjata total terhadap Israel. Langkah ini memperkuat tekanan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas jatuhnya banyak korban sipil di Gaza.
Menteri Ekonomi Spanyol Carlos Cuerpo menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bukti komitmen politik pemerintah dalam membela hak asasi manusia. “Ini menunjukkan kepemimpinan internasional Spanyol dan Perdana Menteri dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia,” kata Cuerpo seperti dikutip harian El Pais.
Embargo ini mencakup pelarangan ekspor senjata, transit bahan bakar, serta impor produk dan layanan dari wilayah pendudukan. Kebijakan tersebut melampaui pembatasan parsial yang sebelumnya telah diterapkan dan kini menjadi langkah paling tegas di antara negara-negara Uni Eropa.
“Beberapa negara seperti Slovenia, Belgia, dan Belanda sebelumnya telah memberlakukan larangan parsial. Namun, Spanyol menjadi negara pertama yang memberlakukan larangan penuh, termasuk ekspor senjata dan transit bahan bakar. Ini membuka jalan bagi Uni Eropa untuk mengambil langkah serupa,” ujar koalisi kiri Sumar dalam pernyataan tertulis.
Meski demikian, kritik tetap muncul dari kalangan politik. Pemimpin partai Podemos, Ione Belarra, menilai keputusan ini terlambat diambil. “Embargo senjata seharusnya diberlakukan sebelum kejahatan perang terjadi, bukan setelah 60.000 nyawa tak bersalah melayang,” ujarnya.
Sementara itu, Partai oposisi konservatif Partai Rakyat (PP) belum menyatakan sikap tegas atas kebijakan tersebut. Juru bicara parlemen PP, Ester Munoz, menyebut partainya akan menunggu isi dekrit kerajaan sebelum mengambil keputusan.
Munoz juga memperingatkan bahwa embargo tersebut bisa berdampak terhadap keamanan dalam negeri. “Banyak komponen yang digunakan aparat keamanan Spanyol berasal dari Israel. Ini bukan isu yang bisa disederhanakan,” katanya.
Juru bicara pemerintah sekaligus Menteri Pendidikan, Pilar Alegria, menegaskan kembali posisi Spanyol dalam mendukung pengakuan negara Palestina. Ia mengingatkan pernyataan Perdana Menteri Pedro Sanchez di PBB bahwa pengakuan terhadap negara Palestina adalah hal mendesak.
“Spanyol telah mengakui Palestina sejak Mei lalu, dan kini kita melihat negara-negara seperti Prancis, Portugal, Kanada, Inggris, dan Australia mulai mengikuti. Spanyol berperan penting sejak awal dalam mendorong solusi dua negara,” kata Alegria.
Sebagai informasi, Spanyol sebelumnya telah mengumumkan paket sanksi sembilan poin terhadap Israel pada 9 September lalu. Namun, pengesahan embargo senjata secara penuh sempat tertunda karena alasan teknis dan hukum hingga akhirnya resmi disetujui pada Selasa ini.
