Dewan Nasional Suku, Klan, dan Keluarga Palestina mendukung operasi keamanan Kementerian Dalam Negeri Gaza terhadap “pencuri dan perampok jalanan.”
Aljazeera melaporkan pada Selasa (19/11), pernyataan ini muncul sehari setelah kementerian melaporkan lebih dari 20 orang Palestina tewas dalam operasi keamanan yang ditujukan untuk memberantas kelompok penjarah truk bantuan.
Dalam pernyataannya, Dewan Suku menuduh Israel berupaya “menghancurkan supremasi hukum” dengan menargetkan infrastruktur kepolisian Gaza. Hal itu menyebabkan meningkatnya kejahatan, termasuk penjarahan bantuan.
Mereka menyatakan dukungannya pada langkah polisi untuk menegakkan hukum, termasuk “menuntut keadilan terhadap kelompok pengkhianat yang bekerja untuk kepentingan penjajah.”
Menurut sumber dari Kementerian Dalam Negeri Gaza, operasi ini merupakan awal dari rencana jangka panjang untuk memberantas seluruh jaringan pencuri bantuan di wilayah tersebut.
Kampanye tersebut disebut tidak ditujukan kepada suku tertentu, melainkan kepada semua pihak yang terlibat dalam kejahatan ini, yang disebut-sebut memicu ancaman kelaparan di Gaza bagian selatan.
Israel biarkan para penjarah bantuan
Dalam laporan yang dirilis, pihak keamanan Gaza juga mengklaim adanya keterlibatan langsung antara jaringan penjarah dengan intelijen Israel, termasuk dukungan logistik dan perlindungan dari petugas militer Israel.
Sementara itu, laporan Washington Post mengutip memo internal PBB yang menuding Israel gagal mengambil langkah-langkah untuk melindungi konvoi bantuan.
Beberapa lokasi penjarahan bahkan dilaporkan terjadi di dekat pos-pos militer Israel tanpa ada tindakan pencegahan.
Selain itu, laporan tersebut menyebut seorang tokoh bernama Yasser Abu Shabab sebagai otak di balik jaringan penjarahan terorganisir.
Di bawah perlindungan militer Israel, Abu Shabab disebut membangun “basis operasi” untuk mengendalikan distribusi bantuan yang telah dijarah.
Krisis ini semakin memperdalam penderitaan masyarakat Gaza, yang tidak hanya menghadapi blokade dan serangan militer, tetapi juga keterbatasan distribusi bantuan akibat kejahatan yang semakin merajalela.
Upaya internasional untuk mendesak Israel agar mengizinkan pengamanan lokal bagi konvoi bantuan pun hingga kini masih belum membuahkan hasil.
Baca juga: Israel dituduh lindungi kelompok penjarah bantuan di Gaza
