Sejumlah media internasional menyoroti bahwa pengiriman bantuan lewat udara ke Jalur Gaza tidak akan mampu mengakhiri bencana kelaparan yang telah meluas akibat blokade dan agresi militer Israel.
Mereka menyebut langkah itu lebih ditujukan untuk meredam kemarahan publik internasional ketimbang meringankan penderitaan rakyat Palestina.
Surat kabar Le Monde dari Prancis, dalam sebuah artikel opini, mengkritik keras metode pengiriman bantuan melalui udara.
Artikel tersebut menyebut bahwa metode ini sudah terbukti “tidak efektif” dan hanya sekadar upaya simbolik untuk menenangkan opini publik global.
“Penurunan bantuan dari udara tidak akan mengakhiri kelaparan yang disebabkan oleh Israel di Gaza,” tulis Le Monde, mengutip pengalaman serupa pada tahun lalu.
Nada serupa disuarakan oleh The Washington Post, melalui tulisan Jim Kunder, mantan pejabat di Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).
Ia menekankan bahwa pengalaman di berbagai zona konflik menunjukkan bahwa bantuan udara sering kali berakhir di tangan kelompok-kelompok bersenjata atau mereka yang paling kuat secara fisik.
“Untuk menjangkau anak-anak, lansia, rumah sakit, dan sekolah, dibutuhkan distribusi yang terorganisasi oleh pihak yang kompeten,” ujarnya.
Janji Witkoff pupus
Di Israel sendiri, media menyoroti kemunduran dalam strategi militer dan politik.
Harian Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa operasi “Gideon Wagons” yang diluncurkan tentara Israel di Gaza beberapa bulan lalu dengan ambisi besar untuk menuntaskan perang, kini menunjukkan tanda-tanda kegagalan.
“Meskipun ada beberapa keberhasilan terbatas, operasi darat Israel terjebak dalam perdebatan internal mengenai strategi dan distribusi bantuan kemanusiaan, dengan masa depan para sandera dan kemungkinan ‘kemenangan total’ yang semakin kabur,” menurut jurnalis militer Yoav Zitun.
Sementara itu, harian Haaretz menyoroti memudarnya “janji-janji besar” yang dilontarkan utusan khusus Amerika Serikat (AS), Steven Witkoff, saat baru dilantik enam bulan lalu.
Dalam analisisnya, surat kabar ini menyebut bahwa Weitekamp telah terjebak dalam permainan politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang kini menjadi buron Mahkamah Pidana Internasional atas dugaan kejahatan perang.
“Netanyahu menempatkan syarat-syarat negosiasi yang secara kalkulatif tidak akan diterima Hamas, demi mempertahankan status quo di Gaza,” tulis Haaretz.
Menurut mereka, satu-satunya tokoh yang kini bisa memaksa Israel untuk membuat kesepakatan adalah Presiden AS Donald Trump, mengingat pengaruh politiknya atas Netanyahu.
Sementara upaya diplomatik dan kemanusiaan belum menunjukkan hasil signifikan, dukungan publik untuk Palestina terus menguat di berbagai belahan dunia.
Dalam artikel opini di The Guardian, jurnalis Sarah Malik menggambarkan suasana demonstrasi besar di Sydney, Australia, pada Minggu lalu sebagai “titik balik dalam kesadaran publik.”
“Yang membedakan kali ini adalah bahwa seluruh penduduk kota tampak hadir. Ini seperti gelombang energi kolektif yang penuh harapan dan tekad untuk melawan pembiaran institusional, penyangkalan, dan pengaburan realitas,” tulisnya.
Terakhir, The New York Times mengangkat dimensi sejarah dalam dinamika pengakuan negara Palestina oleh Prancis dan Inggris baru-baru ini.
Artikel tersebut menyinggung peran lama kedua negara itu dalam perjanjian Sykes-Picot pada awal abad ke-20, yang secara sewenang-wenang membagi wilayah Timur Tengah pasca-Perang Dunia I.
Koran itu menyebut bahwa pembantaian dan blokade yang berlangsung di Gaza memberi tekanan moral dan politik kepada Paris dan London untuk bertindak.
“Namun keputusan ini juga menyoroti peran historis ambigu kedua negara dalam membentuk konflik yang kini sedang berlangsung,” tulis The New York Times.
Kelaparan di Gaza bukanlah bencana alam, melainkan hasil dari keputusan politik dan militer.
Dan selama akar persoalan tidak ditangani secara langsung, bantuan yang dijatuhkan dari langit tak akan mampu menyentuh bumi penderitaan rakyat Palestina.
