Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa pada Ahad lalu mengeluarkan dekrit untuk membentuk komite ahli yang bertugas merancang deklarasi konstitusional untuk fase transisi negara tersebut setelah penggulingan rezim Bashar al-Assad, seperti dilansir Anadolu.
Komite tersebut beranggotakan Abdul Hamid al-Awak, pemegang gelar doktor hukum tata negara, Yasser al-Huwaish, yang baru-baru ini diangkat sebagai dekan fakultas hukum Universitas Damaskus.
Selain itu ada, Ismail al-Khalfan, pemegang gelar doktor hukum dengan spesialisasi hukum internasional, Mohammad Reda Jalkhi, pemegang gelar doktor hukum dengan spesialisasi hukum internasional, dan Bahia Mardini, satu-satunya perempuan, yang merupakan jurnalis dengan gelar doktor hukum.
Menurut keputusan tersebut, komite tersebut akan bertanggung jawab untuk menyusun deklarasi konstitusional, yang akan mengatur fase transisi Suriah.
Komite tersebut diharapkan akan menyerahkan usulannya kepada presiden.
Kepresidenan Suriah mencatat bahwa keputusan tersebut dibuat “sesuai dengan aspirasi rakyat Suriah untuk membangun negara mereka di atas fondasi supremasi hukum” dan berdasarkan hasil Konferensi Dialog Nasional Suriah.
Tujuannya adalah untuk membangun kerangka hukum bagi masa transisi.
Konferensi Dialog Nasional Suriah, yang diadakan Senin dan Selasa lalu, dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, dan Presiden Sharaa hadir pada hari kedua. Konferensi ini bertujuan untuk menetapkan peta jalan bagi masa depan Suriah setelah penggulingan rezim Assad.
Menurut pernyataan akhir konferensi, di antara beberapa keputusan, disepakati untuk mempercepat pengumuman deklarasi konstitusional sementara yang sejalan dengan kebutuhan masa transisi dan memastikan penyelesaian kekosongan konstitusional, sehingga memfasilitasi operasi negara.
Konferensi tersebut juga memutuskan untuk membentuk suatu komite untuk merancang konstitusi permanen yang menjamin keseimbangan kekuasaan, memperkuat nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kesetaraan, serta menegakkan supremasi hukum dan tata kelola kelembagaan.
Assad, pemimpin Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember, mengakhiri rezim Partai Baath, yang telah berkuasa sejak 1963.
Pada 29 Januari tahun ini, pemerintah Suriah mengumumkan pengangkatan Sharaa sebagai presiden negara tersebut selama masa transisi.
Keputusan tersebut juga mencakup pembubaran faksi-faksi bersenjata, badan-badan keamanan yang ada di bawah rezim sebelumnya, parlemen, Partai Baath, dan pembatalan konstitusi sebelumnya.
