Survei pan-Arab terbaru yang dilakukan Arab Center Washington DC mengungkap bahwa lebih dari seperempat warga Arab menganggap Israel sebagai ancaman terbesar bagi kawasan mereka. Survei ini dirilis pada Selasa (11/2) seperti dilansir Middle East Eye.
Dari 15 negara yang menjadi sampel, 28 persen responden menyebut Israel sebagai ancaman utama bagi negara mereka masing-masing.
Wilayah dengan tingkat persepsi ancaman tertinggi terhadap Israel adalah Mashreq, atau kawasan Levant (Irak, Yordania, Lebanon, Palestina, Suriah), mencapai 58 persen, dan Lembah Nil (Mesir, Sudan) sebesar 38 persen.
Sementara itu, wilayah Maghreb (Aljazair, Mauritania, Maroko, Libya, Tunisia) dan Teluk (Kuwait, Qatar, Arab Saudi) mencatat penilaian ancaman terhadap Israel paling rendah, hanya 9 persen masing-masing. Kedua kawasan itu juga memiliki proporsi responden tertinggi yang memilih jawaban “tidak tahu” atau enggan menjawab, masing-masing 47 persen dan 42 persen.
Di Mashreq, AS dan Iran sama-sama dinilai sebagai ancaman terbesar kedua, masing-masing 16 persen, sedangkan di kawasan Teluk, Iran menempati posisi teratas sebagai ancaman keamanan bagi 14 persen responden.
Di Maghreb, Lembah Nil, dan Teluk, kurang dari delapan persen responden menilai AS sebagai ancaman keamanan besar. Menariknya, sepertiga responden di Lembah Nil menyebut negara-negara Teluk Arab sebagai ancaman terbesar kedua setelah Israel.
Survei Arab Opinion Index (AOI) 2025 dilakukan antara November 2024 hingga Agustus 2025 di 15 negara Arab: Aljazair, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Maroko, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Sudan, Suriah, dan Tunisia. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan sampel sebanyak 40.130 responden.
Laila Omar, peneliti Arab Center DC sekaligus profesor antropologi di Doha Institute for Graduate Studies, mengatakan AOI adalah survei opini publik terbesar di dunia Arab. Pada beberapa wilayah, tim peneliti yang berjumlah 1.000 orang terpaksa melakukan wawancara via telepon karena alasan keamanan, termasuk di Arab Saudi dan Tunisia.
Suriah: Israel dan Masa Depan Politik
Bagian penting dalam laporan AOI setebal 35 halaman ini adalah pandangan warga Suriah terhadap kehidupan politik pasca-rezim Bashar al-Assad.
Sekitar 70 persen responden Suriah menentang kesepakatan dengan Israel jika tidak mencakup pengembalian Dataran Tinggi Golan, yang dianeksasi Israel pada 1967.
Hampir tiga perempat responden menyatakan Israel “mendukung kelompok tertentu dalam masyarakat Suriah untuk memicu konflik separatis dan mengancam kesatuan wilayah Suriah”. Sementara itu, 88 persen percaya Israel “bekerja untuk mengancam keamanan dan stabilitas di Suriah”.
AOI juga menyoroti tantangan domestik Suriah. Sekitar 60 persen responden merasa “harapan”, “kebahagiaan/ketenangan”, dan “rasa aman” setelah runtuhnya dinasti Assad. Hanya sekitar 22 persen atau kurang yang merasakan kecemasan atau ketidakpastian.
Ketika ditanya bentuk negara yang diinginkan, 42 persen mendukung negara sipil, sementara 28 persen memilih negara berbasis agama. Mayoritas besar, 70 persen, menilai wacana sektarian tersebar luas, dengan 41 persen menyalahkan campur tangan asing dan 36 persen menyebutnya akibat minimnya kesadaran kewarganegaraan dan toleransi.
Palestina: Masalah Kolektif Arab
Survei menunjukkan, 80 persen publik Arab percaya bahwa perjuangan Palestina adalah isu kolektif Arab, bukan hanya urusan Palestina sendiri. Hanya 12 persen yang menilai perjuangan itu murni milik Palestina.
Di Yordania, Tunisia, Aljazair, dan Kuwait, lebih dari 90 persen responden menyebut isu Palestina sebagai masalah kolektif. Arab Saudi mencatat persentase terendah, 62 persen, meski 30 persen responden di sana menjawab tidak tahu atau menolak memberi jawaban.
Mengenai normalisasi dengan Israel, meski ada Abraham Accords 2020 yang melibatkan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan, dukungan publik Arab terhadap pengakuan Israel justru turun dua poin persentase pada AOI 2024-25 dibanding 2022-23.
Mayoritas besar, 87 persen, menolak pengakuan Israel, sedangkan hanya enam persen yang menerima. Alasan utama adalah Israel dianggap sebagai “negara penjajah yang menduduki Palestina” dan “negara ekspansionis yang ingin mendominasi negara Arab dan menguasai sumber daya mereka”.
Dari mereka yang mendukung pengakuan, setengah menyebutnya bersyarat dengan pembentukan negara Palestina merdeka (solusi dua negara). Arab Saudi kembali mencatat persentase penolakan terendah, 61 persen, dengan catatan 30 persen responden tidak memberikan jawaban.
