#islamophobia

FBI dan MA Amerika Tuduh 3 Warga Muslim Terlibat Insiden 9/11, Pembelaan Timbul dari Berbagai Pihak

GAZAMEDIA, WASHINGTON – Mahkamah Agung AS menetapkan dukungannya kepada FBI mencari tahu keberadaan 3 warga muslim yang dituduh memata-matai Amerika setelah serangan 11 September 2001. Jumat (5/3/2022).

Mahkamah Agung dengan suara bulat menyatakan, pemerintah AS memiliki hak mmengetahui rahasia warga negara ketika menolak memberikan informasi kepada pengadilan yang bertanggung jawab memeriksa pengaduan tiga warga muslim yang telah disebutkan.

Hasil putusan Jumat lalu membatalkan pengadilan banding AS pada 2019 dan mengembalikannya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pengadilan menyatakan, undang-undang federal yang mengatur praktik pengawasan pemerintah mewajibkan argumen rahasia negara untuk menjaga dan menjamin keamanan bagi pemerintah.

Di lain pihak, Organisasi nitlrlaba perjuangan konstitusional Amerika / American Civil Liberties Union (ACLU) memberikan payung hukum advokasi kepada warga sipil muslim yang dalam hal ini mewakili penggugat. Mengecam putusan Mahkamah Agung sebagai “tanda berbahaya dari kebebasan beragama (islamophobia),”  menambahkan, “Tetapi kami tidak menyerah memperjuangkan hak rakyat, bagaimanapun kami terus berjuang.”

Tiga Muslim yang tinggal di California mengkonfirmasi, pada tahun 2006 dan 2007 lalu,  FBI mengirim seorang informan di masjid mereka untuk mengumpulkan informasi tentang para para jamaah.

Mereka berkata, “Informan, yang menampilkan dirinya sebagai mualaf baru-baru ini, mengumpulkan nomor telepon dan alamat email, dan diam-diam merekam percakapan dengan beberapa pengunjung masjid.”

Pria itu mengajukan pertanyaan kepada jemaah tentang pemboman dan serangan, yang menimbulkan kekhawatiran mereka dan membuat mereka melaporkannya ke polisi, hanya untuk mengetahui bahwa dia bekerja untuk polisi federal.

Imam masjid dan dua jamaah menggugat FBI, menuduh pelanggaran kebebasan beragama dan diskriminasi.

Kementerian Kehakiman menjawab bahwa mereka meluncurkan program pemantauan untuk alasan obyektif dan bukan karena mereka Muslim.

Sementara, Kementerian Kemanan Amerika meminta rahasia negara untuk menunda alasan operasi mata-mata ini, dan meminta pengadilan membatalkan kasus tersebut. [ml/as/terj.ofr].

Pengadilan Tnggi Prancis Larang Penggunaan Jilbab bagi Pengacara Wanita Muslim

GAZAMEDIA, PARIS – Pengadilan Tinggi Prancis mengumumkan penetapan larangan pengacara wanita muslim untuk menggunakan jilbab dan simbol agama lainnya di ruang sidang di Prancis Utara. Keputusan ini untuk pertaama kalinya diresmikan berlaku preseden untuk seluruh negara. Rabu (2/3/2022).

Keputusan pengadilan tinggi Prancis ini memicu perdebatan nasional tentang apa yang disebut nilai inti sekularisme dan identitas Partai Republik menjelang pemilihan presiden pada bulan April mendatang.

Pengadilan Kasasi mengatakan larangan itu hanyalah bentuk independensi pengacara dan di sisi lain menjamin hak netral yang tak berpihak ke kelompok atau etnis manapun.

Penolakan turut ditentang oleh Sarah Asmaita, seorang pengacara Prancis-Suriah berusia 30 tahun yang mengenakan jilbab, “Mengenai aturan yang ditetapkan Dewan Pengacara Lille atas pelarangan menggunakan simbol-simbol agama di ruang sidang adalah sikap diskriminatif dan rasisme akut” tegas Sarah. [ml/as/ofr].

Belgia Tunda Pengakuan Badan Otoritas Perwakilan Muslim di Negaranya

GAZAMEDIA, – Surat kabar Prancis, La Croix mengungkapkan pemerintah federal Belgia lakukan prosedur penarikan pengakuan badan perwakilan agama Islam di negara tersebut, yang dikenal sebagai Otoritas Eksekutif Muslim Belgia, dengan menghentikan subsidi keuangan serta menonaktifkan lembaga tersebut. Rabu (23/2).

 

Melalui surat kabar, Menteri Kehakiman Belgia, Vincent van Quekenborn mengatakan: “Kami mengikuti prosedur untuk menarik pengakuan otoritas eksekutif Muslim Belgia, yang berarti menghentikan hampir 600.000 euro subsidi dan membekukan perwakilan pembaga yang bersangkutan.”

 

“otoritas eksekutif Muslim Belgia tidak dapat lagi menjadi mitra dialog kami”, dengan dalih kegagalannya mewakili komunitas Muslim Belgia dan membenarkan keputusan ini, terutama karena tuduhan tidak transparan, dan campur tangan pihak asing dalam pemakmuran masjid”. Pungkas Menteri Federal menjelaskan. []

Dokumen RUU Prancis Larang Penggunaan Jilbab dalam Kompetisi Olahraga

Gazamedia.net – RUU pelarangan gunakan jilbab bagi atlet wanita muslimah di kompetisi olahraga akan diajukan ke Majelis Nasional Prancis, meski Senat menolak sementara pengajuan tersebut, Rabu (16/2).

RUU tersebut diajukan atas dasar “demokratisasi olahraga”. Termasuk alur regulasi dalam mengelola beberapa federasi olahraga besar. Pengajuan ini bersifat klausul, yang sebelumnya ditambahkan sebagai amandemen oleh Senat Prancis yang didominasi pengikut konservatif dalam melarang pemakaian “simbol agama yang jelas” di beberapa acara maupun kompetisi federasi olahraga.

Status Islam dalam masyarakat Prancis masih menjadi isu pelik yang menempati opini publik menjelang pemilihan presiden pada bulan April mendatang. Di mana dua kandidat dari sayap kanan bersaing, yang programnya bergantung pada pertanyaan kompatibilitas Islam dengan nilai-nilai republik.

Diketahui, Prancis menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2024, yang akan menampilkan atlet dari negara-negara “Muslim konservatif”. Sejumlah pejabat pengkritik undang-undang tersebut mempertanyakan seberapa besar efisiensi RUU terhadap regulasi di Olimpiade nanti, jika itu disahkan.[]