MUI

MUI Luncurkan Sekolah Hak Asasi Manusia

By / December 16, 2021

GAZA MEDIA, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluncurkan sekolah Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus penandatanganan MoU dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) pada Rabu (15/12), seperti dikutip dari aa.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM MUI Noor Achmad pada sambutannya di International Webinar “on Human Rights in Various Perspectives (Islam, UDHR, and Indonesia) and the Launching of the MUI Himan Rights School”.

“Acara ini menjadi momentum yang sangat penting, karena pemikiran mengenai HAM yang terus berkembang sejalan dengan hukum itu sendiri,” ucap Noor.

Di samping itu, menurut Noor, harus diakui bersama bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan.

Noor mengatakan hak tersebut mencakup banyak aspek, baik itu yang terkait dengan hak hidup, beragama, berpendapat, dan lain sebagainya.

“Dengan adanya HAM yang melekat pada setiap individu tersebut, muncul permasalahan lain dalam kehidupan yang perlu dicarikan solusi bersama untuk meresponsnya,” terang dia.

Ketua Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) ini kemudian mencontohkan, solusi terkait dengan hak bagaimana mencari jodoh, perkawinan, perceraian, kebebasan berganti kelamin, dan hak pekerjaan.

MUI telah mengeluarkan mengeluarkan fatwa nomor 6 tahun 2000 mengenai HAM untuk merespons berbagai permasalahan yang ada.

Sebab Noor mengatakan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh MUI bersama stakeholder lain menjadi penting untuk perkembangan HAM di Indonesia.

“Upaya sama juga telah dilakukan oleh DPR RI yang tengah mematangkan rencana undang-undang terkait kehidupan umat di Indonesia dalam hal ini mengenai HAM,” kata dia.

“Akhir-akhir ini terjadi pertentangan antara pihak satu dengan yang lain, bahkan mengklaim dengan mengatasnamakan agama dan kelompok masyarakat. Di sinilah MUI akan hadir sebagai pengayom masyarakat yang dituntut untuk memberikan solusi permasalahan,” tambah dia.

Lebih lanjut Noor menegaskan hadirnya MUI sebagai pengayom masyarakat tetap berpegang teguh pada prinsip agama serta tidak sembarangan dalam mengambil keputusan.

Oleh karena itu, lanjut dia, sekolah HAM, MUI merupakan upaya untuk terus mengawal perkembangan HAM di Indonesia serta sebagai celah untuk mendapatkan solusi bagi permasalahan umat.[]

Lagi, MUI Sabet Sertifikat ISO Sebagai Organisasi Profesional dan Akuntabel

By / December 9, 2021

GAZA MEDIA, JAKARTA – The International Organization for Standardization (ISO) merupakan salah satu badan pengaturan standar internasional yang terdiri dari perwakilan badan standarisasi nasional masing-masing negara untuk mengukur kualitas organisasi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menerima Sertifikat ISO 9001: 2015. Sertifikat ini menandakan bahwa MUI memiliki komitmen untuk menjadi organisasi yang profesional dan akuntabel, seperti dikutip dari laman mui.or.id, Kamis (9/12).

Sertifikat ISO 9001: 2015 diserahkan Iskandar Zulkarnain selaku Komisaris WQA Regional Pasifik secara simbolik kepada Ketua Umum MUI saat ini, KH Miftachul Akhyar.

Penyerahan ini disaksikan langsung oleh beberapa tokoh penting antara lain Zainut Tauhid Sa’adi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Agama, Bambang Soesatyo selaku Ketua MPR RI, sejumlah duta besar negara sahabat, dan segenap dewan pimpinan harian MUI.

Komisaris WQA Regional Asia Pasifik, Iskandar Zulkarnain, menyampaikan selamat kepada MUI atas keberhasilannya mempertahankan maintenance ISO. Sertifikat ini merupakan penghargaan dan bentuk pengakuan lembaga sertifikasi internasional.

Iskandar berpendapat bahwa MUI terapkan sistem manajemen mutu, sertifikat ini menunjukkan komitmen MUI dan semua pengurusnya menjalankan persyaratan dari sertifikat ISO 9001: 2015.

Iskandar berahap melalui sertifikat ini akan meningkatkan pelayanan MUI terhadap umat dan mitra kerja, meningkatkan produktivitas dan budaya kerja MUI, meningkatkan kinerja selama pandemi sekaligus wujudkan MUI menjadi organisasi modern, profesional, akuntabel, dan transparan.

“Pencapaian ini bukan tujuan akhir, melainkan langkah keberlanjutan MUI untuk proses perbaikan berkesinambungan, dengan pencapaian ini diharapkan semangat motivasi dan menularkannya kepada seluruh MUI provinsi dan ormas Islam melakukan perbaikan jadi organisasi modern, bersih, dan profesinoal”, tuturnya.

Pernyataan tersebut direspon langsung oleh Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas. Dalam pengarahannya, mewakili Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar, Buya Anwar Abbas, mengatakan MUI ingin menjadi organisasi modern. Salah satu ciri modern tersebut adalah dalam bertindak bersifat efesian dan efektif.[]

MUI dan Walikota Hebron Tandatangani Perjanjian Pendirian RS Indonesia

By / December 1, 2021

GAZAMEDIA,AMMAN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Walikota Hebron menandatangani nota kesepahaman untuk pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron, di markas besar KBRI di Ibukota Yordania, Amman, Senin (29/11) waktu setempat.

Ketua Dewan Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto, dalam keterangan persnya mengatakan, pembangunan rumah sakit tersebut merupakan bentuk dukungan kepada masyarakat Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia kepada rakyat Palestina yang belum mendapatkan haknya di tengah pendudukan dan diskriminasi yang dilakukan oleh Israel.

“Indonesia dan Palestina memiliki sejarah panjang persaudaraan dan perjuangan, dan dipersatukan oleh persaudaraan Islam. Proyek ini ada sebagai langkah untuk membawa perdamaian ke tanah Palestina,” katanya.

Walikota Hebron, Tayseer Abu Sneina, memuji perjanjian ini, yang bertujuan untuk membebaskan rumah sakit pendudukan Israel dalam hal kualitas layanan yang diberikan, mengungkapkan rasa terima kasih yang terdalam dan terima kasih kepada pihak Indonesia atas kontribusinya yang murah hati, mengingat langkah ini sangat dalam. dari hubungan kedua negara.

Rumah sakit yang akan berdiri di jantung kota Hebron, 500 meter dari Masjid Ibrahim, itu akan dibangun di atas lahan seluas 4.000 meter persegi.

“RSIH akan sangat berguna sebagai pusat pengobatan masyarakat Palestina maupun jalur Gaza, juga menjawab kebutuhan kami atas layanan kesehatan sekaligus lahan pekerjaan bagi para dokter yang terpaksa kehilangan pekerjaan,” ujar Wali Kota Hebron Tayseer Abu Sneineh yang hadir dalam penandatangan MoU Kerja Sama dengan MUI yang dilakukan secara virtual.

Hebron merupakan kota terbesar di Palestina, baik dari sisi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Selama ini, kota tertua kedua di dunia ini juga menjadi tulang punggung perekonomian Pelestina.

Namun, sejak penjajahan Israel pada 1917, Hebron kehilangan banyak akses perekonomian baik karena pembatasan ekstrem hingga perusakan fasilitas publik besar-besaran.

“Banyak bangunan kami dihancurkan oleh rezim Yahudi dan banyak akses Hebron yang tertutup, baik pertokoan, pusat perdagangan, rumah sakit, dan sekolah, sehingga masyarakat Palestina, khususnya Hebron sangat memerlukan bantuan dan uluran tangan,” ujarnya.

Atas nama rakyat Palestina, kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah membantu dan mendukung pembangunan RSIH di Hebron. Kami juga berterima kasih kepada Indonesia yang terus menunjukkan kepedulian bagi rakyat Palestina, dan terus memperjuangkan dan membantu memenuhi hak dan keperluan kami untuk dapat bertahan hidup. []

MUI: Berharap Joe Biden Ubah Cara Pandang Amerika Demi Dunia

By / November 29, 2021

GAZA MEDIA, JAKARTA – Krisis kemanusian dan situasi keamanan di Palestina yang belum kondusif masih menjadi perhatian dunia internasional, termasuk Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Buya Sudarnoto Abdul Hakim.

Ia menyebutkan bahwa nasib Palestina selalu berat, salah satunya karena hak veto Amerika Serikat di PBB.

Kedekatan Amerika Serikat dan Israel membuat kesepakatan mayoritas negara menjadi percuma jika negeri Paman Sam memakai hak veto.

Oleh karena itu, Buya Sudarnoto mengusulkan agar hak veto di PBB dibatasi, sehingga masalah pelik bertahun-tahun seperti Palestina bisa lekas selesai.

“Hak Veto Amerika di PBB menjadi salah satu sumber masalah, sehingga nasib bangsa Palestina semakin berat. Selain invasi terus menerus Israel terhadap Palestina , upaya memecah Timur Tengah juga dilakukan melibatkan Amerika,” katanya.

“MUI dalam berbagai seminar dan pertemuan internasional selalu mendorong demokratisasi di internal PBB. Salah satunya meninjau ulang dan membatasi hak veto,” katanya seperti yang dikutip oleh pikiran-rakyat.com

Ia menilai bahwa hak veto tidak mungkin dihapuskan. Namun, bisa dibuat lebih fleksibel, sehingga diharapkan bisa membantu penyelesaian konflik Palestina dan Israel.

Disebutkan bahwa terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika seperti membawa angin segar terhadap nasib Palestina. Sebab, Joe Biden memberikan gestur politik yang positif kepada umat Islam pada awal menduduki kursi presiden.

“MUI pernah berharap terhadap Joe Biden untuk mengubah cara pandang Amerika demi dunia yang lebih progresif dan humanis. Meskipun sampai saat ini belum ada tanda menggembirakan,” katanya.

Terpilihnya Presiden baru Israel Isaac Herzog meskipun memberikan harapan tapi belum ada bukti nyata.

Selain itu, MUI juga ingin menjadi juru damai untuk mencari solusi konflik seperti Israel dan Palestina.

“MUI berupaya secara terus menerus mengoptimalkan perannya sebagai panutan yang baik. Sehingga memberikan perlindungan terhadap umat Islam dan kemanusiaan internasional,” ujarnya yang dikutip dari MUI, Senin, 29 November 2021.

MUI ajak masyarakat meriahkan Pekan Solidaritas Palestina

By / November 26, 2021

GAZA MEDIA, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan maklumat untuk menyelenggarakan Pekan Solidaritas Palestina kepada Dewan Pimpinan MUI daerah dan ormas Islam se-Indonesia. Hal ini merujuk pada resolusi PBB Nomor 32/ 40B yang diperingati setiap 29 November.

Ketua Komisi Luar Negeri MUI Bunyan Saptomo menjelaskan resolusi PBB tersebut memuat dua hal :

Pertama, menugaskan Sekjen PBB membentuk unit khusus yang melakukan studi dan penyebaran informasi mengenai hak-hak Palestina serta menyelenggarakan solidaritas untuk Palestina setiap 29 November.

“Kedua, menyerukan kepada semua negara dan organisasi di seluruh dunia untuk melaksanakan acara yang diamanatkan resolusi ini,” kata Bunyan melalui pesan tertulis kepada Republika.co.id, Kamis (25/11).

Ia menerangkan, rangkaian kegiatan Pekan Solidaritas Palestina akan diisi diskusi, talkshow, ceramah yang diadakan di masjid, universitas, TV, radio dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memberi dukungan kepada perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaanya.

Ia mengatakan, selain itu akan ada wawancara oleh media MUI dengan Ketua Umum MUI dan sejumlah tokoh ormas Islam serta pimpinan lembaga amal terkait dengan hari solidaritas untuk rakyat Palestina dan fundraising Rumah Sakit Indonesia Hebron (RSIH).

“Kegiatan ini demi mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaannya dan memberi sumbangan bagi pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron yang merupakan proyek kerja sama MUI dengan pemerintah Kota Hebron, Palestina,” ujarnya.

Bunyan mengatakan, MUI pusat mengawali kegiatan dengan acara diskusi tentang dunia Islam termasuk Palestina secara hibrid pada 25 November 2021. Kegiatan puncak pada 29 November 2021, akan dilakukan penandatanganan secara virtual MOU kerja sama pembangunan RSIH antara MUI dengan Wali Kota Hebron.

Ia menambahkan, kegiatan Pekan Solidaritas Palestina ini di bawah kepanitian pembangunan RSIH yang dipimpin langsung Ketua MUI Bidang Luar Negeri, Prof Sudarnoto Hakim. Sebelumnya, MUI dan Wali Kota Hebron telah sepakat kerja sama membangun RSIH dengan biaya Rp 87 miliar.

MUI menyampaikan hingga saat ini dana untuk RSIH terkumpul sebesar Rp 24.754.103.225. Untuk itu, masih diperlukan upaya untuk pembangunan RSIH yang bisa dikumpulkan melalui rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Majelis Ulama Indonesia. []

MUI Ajak Masyarakat Semarakkan Pekan Solidaritas Palestina

By / November 25, 2021

GAZA MEDIA, JAKARTA  – Majelis Ulama Indonesia Rabu (24/11) meminta para kepala dewan provinsi, kota dan organisasi Islam di seluruh Indonesia, untuk aktif menyelenggarakan Pekan Solidaritas Palestina.

Seruan itu mengacu pada Resolusi PBB No. 32/40, yang menetapkan Solidaritas Palestina setiap tanggal 29 November.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Bunyan Sabtomo menjelaskan, resolusi tersebut memuat dua hal penting, yaitu menugaskan Sekjen PBB membentuk unit kajian khusus mesosialisasi hak-hak Palestina, serta menyerukan semua negara dan organisasi di seluruh dunia agar aktif menyemarakkan resolusi tersebut.

Serangkaian kegiatan dari resolusi ini termasuk diskusi/seminar, program bincang-bincang, dan ceramah yang akan diadakan di masjid, universitas, televisi, radio, dan lainnya, dalam rangka mendukung perjuangan rakyat Palestina atas kemerdekaannya.

Pada saat yang sama, penjajah Israel tengah mencoba membuka hubungan politik dengan Indonesia, namun diabaikan.

Hal ini menegaskan bahwa perjuangan kemerdekaan Palestina akan terus meningkat dan mendapat andil dari masyarakat Indonesia khususnya. []