Pemerintah Suriah menarik seluruh pasukan militernya dari Provinsi Suweida di selatan Suriah, Kamis (17/7) dini hari waktu setempat.
Penarikan ini merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang dicapai antara pemerintah Damaskus dan para pemuka agama Druze di wilayah tersebut.
Menurut laporan Al Jazeera, pasukan tentara dan aparat keamanan dalam negeri Suriah telah meninggalkan seluruh posisi yang mereka duduki dalam beberapa hari terakhir.
Langkah itu dilakukan setelah tercapainya kesepakatan yang menjamin penghentian penuh operasi militer dan pembentukan komite pemantau pelaksanaan gencatan senjata, yang terdiri atas perwakilan negara dan tokoh masyarakat Druze.
Sejumlah sumber lokal menyebutkan bahwa kekosongan yang ditinggalkan pasukan pemerintah segera diisi oleh faksi-faksi lokal Druze, yang kini mulai mengambil alih pengamanan di wilayah Suweida.
“Faksi-faksi lokal sudah menyebar di posisi-posisi yang ditinggalkan tentara dan aparat,” ujar salah satu sumber.
Kementerian Dalam Negeri Suriah dan Sheikh Yusuf al-Jarbou’, salah satu dari tiga otoritas spiritual tertinggi komunitas Druze, mengonfirmasi kesepakatan itu pada Rabu malam.
Dalam pernyataan bersama, mereka menekankan pentingnya penghentian segala bentuk kekerasan dan penempatan aparat keamanan yang melibatkan warga lokal Suweida untuk menjamin keselamatan penduduk.
“Negara Suriah dan para pemuka Druze menjamin pelaksanaan kesepakatan ini,” ujar Adi Al-Abdullah, Direktur Hubungan Masyarakat Kementerian Pertahanan Suriah, dalam wawancara dengan Al Jazeera.
Ia menambahkan bahwa pemerintah melihat adanya niat baik dan rasa tanggung jawab nasional dari para pemuka Druze dalam menjaga stabilitas wilayah.
Pernyataan Al-Hijri
Sementara itu, dalam pernyataan terpisah pasca penarikan pasukan, Sheikh Hikmat al-Hijri — otoritas spiritual tertinggi komunitas Druze — menyebut kota Suweida sebagai “wilayah yang tengah dilanda bencana”.
Ia mendesak dibukanya akses menuju wilayah yang dikuasai Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di utara, serta meminta Raja Yordania untuk membuka pos perbatasan guna keperluan kemanusiaan.
Pernyataan itu menekankan perlunya langkah-langkah segera yang dapat mempercepat arus bantuan dan mempermudah komunikasi, demi meringankan penderitaan warga Suweida.
Presiden Suriah, Ahmad Al-Sharaa, dalam pidato pada Kamis dini hari, menyatakan bahwa keputusan penarikan pasukan dan penyerahan keamanan kepada warga lokal diambil demi mencegah memburuknya kondisi nasional.
Ia menyinggung situasi genting setelah serangan udara Israel yang menargetkan sejumlah wilayah penting, termasuk Suweida dan ibu kota Damaskus.
“Kami dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, konfrontasi militer terbuka dengan Israel yang akan mengorbankan warga Druze dan mengguncang stabilitas Suriah dan kawasan. Atau, memberikan ruang bagi para pemuka dan tokoh lokal Druze untuk mengambil peran dan mendahulukan kepentingan nasional,” ujar Sharaa.
Dengan demikian, untuk saat ini, kendali atas keamanan di Suweida berpindah dari tangan pemerintah pusat ke tangan warga lokal, dalam upaya yang disebut-sebut sebagai kompromi politik demi mencegah perang yang lebih luas di Suriah.
