Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer tambahan di Venezuela maupun upaya mengambil alih Greenland dari Denmark dengan kekuatan bersenjata. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt dalam konferensi pers pada Rabu (7/1/2026) waktu setempat.
“Presiden tentu saja memiliki hak untuk menggunakan militer Amerika Serikat jika diperlukan,” kata Leavitt. Ia menegaskan bahwa langkah militer bukanlah pilihan utama Trump, namun tetap tersedia.
“Diplomasi selalu menjadi opsi pertama. Presiden telah mencobanya dengan Nicolas Maduro, tetapi ia adalah diktator yang tidak sah dan tidak serius. Karena itu, Presiden Trump mengesahkan operasi penegakan hukum, dan kini Nicolas Maduro berada di sel penjara di New York,” ujar Leavitt.
Menurut Leavitt, semua opsi tetap terbuka bagi Trump dalam menentukan kebijakan yang dinilai paling menguntungkan bagi kepentingan Amerika Serikat.
Pada Sabtu lalu, pasukan khusus AS menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro dari ibu kota Caracas, bersamaan dengan serangan udara jet tempur AS ke sejumlah instalasi dan pangkalan militer strategis. Associated Press melaporkan, tidak ada korban dari pihak AS, namun sekitar 80 personel keamanan dan warga sipil Venezuela tewas dalam operasi tersebut.
Maduro dan istrinya kini menghadapi proses hukum di pengadilan federal New York dan akan ditahan selama persidangan berlangsung. Maduro telah menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan.
Sejak operasi itu, yang disebut Trump sebagai “keberhasilan besar”, Presiden AS kembali menghidupkan wacana pengambilalihan Greenland dari Denmark. Sejumlah pejabat Eropa menyatakan langkah tersebut akan melampaui batas dan memicu ketegangan serius dengan Washington.
Leavitt mengatakan gagasan penguasaan Greenland bukan hal baru. “Sejak abad ke-19, para presiden AS telah memandang Greenland sebagai wilayah strategis bagi keamanan nasional Amerika Serikat,” ujarnya. Menurut Gedung Putih, Trump menilai penguasaan Greenland penting untuk menangkal pengaruh Rusia dan China di kawasan Arktik.
Sementara itu, laporan The Wall Street Journal menyebutkan bahwa Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan ancaman Trump terhadap Greenland bertujuan untuk mendorong Denmark ke meja perundingan. Rubio juga dikabarkan menyampaikan tuntutan AS agar kepemimpinan sementara Venezuela memutus hubungan dengan China, Rusia, Iran, dan Kuba jika ingin sanksi minyak AS dicabut.
“Pemerintah telah sangat jelas menyampaikan kepada otoritas sementara Venezuela bahwa ini adalah belahan bumi barat, dan dominasi Amerika akan terus berlanjut di bawah Presiden Trump,” kata Leavitt.
Pada Rabu, AS bersama militer Inggris menyita sebuah kapal tanker minyak di Atlantik Utara yang diberi nama Bella 1. Gedung Putih menyebut kapal tersebut sebagai bagian dari “armada bayangan” yang melanggar sanksi minyak AS terhadap Venezuela. Kapal kedua, Sofia, juga kemudian digeledah di wilayah Karibia.
Leavitt menyatakan awak kapal dapat dituntut berdasarkan hukum federal AS karena adanya perintah penyitaan yudisial. Ia menegaskan bahwa pemerintah AS berkomitmen menindak aktivitas ilegal di belahan bumi barat.
Terkait pernyataan Trump yang akan mengendalikan langsung hasil penjualan puluhan juta barel minyak Venezuela, Leavitt menyebut kebijakan tersebut merupakan kesepakatan antara Trump dan otoritas sementara Venezuela.
“Seluruh hasil penjualan minyak Venezuela akan ditempatkan di rekening yang dikendalikan AS pada bank internasional terkemuka, lalu didistribusikan untuk kepentingan rakyat Amerika Serikat dan Venezuela sesuai kebijakan pemerintah AS,” ujarnya.
