Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (16/1/2026) mengumumkan pembentukan “Dewan Perdamaian Gaza” (Board of Peace), yang menjadi elemen kunci fase kedua dari rencana perdamaian Gaza yang didukung Amerika Serikat.
“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah dibentuk,” tulis Trump melalui platform Truth Social. Ia menambahkan bahwa susunan anggota dewan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat.
Trump mengklaim dewan tersebut sebagai yang “terbesar dan paling bergengsi” yang pernah dibentuk, tanpa merinci peran maupun komposisi anggotanya.
Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza diumumkan tidak lama setelah dibentuknya komite teknokratis Palestina beranggotakan 15 orang yang bertugas mengelola pemerintahan sehari-hari di Gaza pascaperang. Komite tersebut akan bekerja di bawah pengawasan Dewan Perdamaian, yang diperkirakan akan diketuai langsung oleh Trump.
Dalam rencana yang sama, Amerika Serikat juga mengusulkan pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk membantu menjaga keamanan Gaza serta melatih satuan kepolisian Palestina yang telah melalui proses seleksi.
Menanggapi perkembangan tersebut, anggota senior Hamas, Bassem Naim, menyatakan bahwa tanggung jawab kini berada di tangan para mediator internasional.
“Bola sekarang berada di tangan para mediator, penjamin dari Amerika Serikat, dan komunitas internasional untuk memberdayakan komite tersebut,” ujar Naim dalam pernyataannya, Kamis.
Rencana perdamaian Gaza yang didukung AS mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, yang memungkinkan pembebasan seluruh sandera yang ditahan Hamas serta penghentian pertempuran di wilayah yang telah lama diblokade itu. Fase kedua rencana tersebut kini resmi berjalan, meski masih dibayangi sejumlah persoalan yang belum terselesaikan.
Kementerian Kesehatan Gaza menyebutkan bahwa sejak gencatan senjata diberlakukan, sedikitnya 451 warga Palestina tewas akibat serangan pasukan Israel.
Bagi warga Palestina, isu utama yang belum terjawab adalah penarikan penuh pasukan militer Israel dari Jalur Gaza. Langkah tersebut tercantum dalam kerangka rencana perdamaian, namun hingga kini belum disertai jadwal pelaksanaan yang jelas.
Di sisi lain, Hamas belum menyatakan komitmen terbuka untuk melakukan pelucutan senjata secara menyeluruh, yang menjadi tuntutan mutlak Israel dan dinyatakan tidak dapat ditawar.
