Pemerintah Turki tengah menyelesaikan rencana yang akan menempatkan ratusan tentara di Gaza sebagai bagian dari misi penstabil internasional, seiring berlanjutnya negosiasi dengan Amerika Serikat dan Israel.
Sumber yang mengetahui masalah ini menyebutkan, satuan perdamaian yang diperkirakan beranggotakan sedikitnya 2.000 tentara, telah melakukan perekrutan personel dari berbagai daerah di Turki dalam beberapa minggu terakhir. Kontingen tersebut, yang akan bergabung dalam misi stabilisasi internasional di Gaza bersama negara mitra lain, terdiri atas tentara dari berbagai matra dengan pengalaman sebelumnya di operasi perdamaian dan zona konflik.
Rencana perdamaian Gaza yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump menjadikan Turki sebagai salah satu negara utama untuk mengambil alih wilayah luas di Gaza dari Hamas. Namun, pemerintah Israel menolak rencana tersebut. Hingga kini, PBB belum mengesahkan resolusi terkait.
Juru bicara pemerintah Israel, Shosh Bedrosian, menegaskan:
“Tidak akan ada pasukan Turki di lapangan.”
Menurut sumber Turki, kekhawatiran Israel terkait kehadiran salah satu sekutu NATO di bawah mandat PBB—yang belum diberikan—di wilayah tersebut.
Turki menegaskan ingin berperan langsung dalam rekonstruksi pasca-perang dan pengaturan keamanan di Gaza, termasuk mendukung implementasi gencatan senjata dan pemulihan kemanusiaan di bawah kerangka kerja PBB.
Meski ketegangan dengan Israel masih tinggi, Turki dilaporkan berperan dalam pengembalian jenazah tentara Israel Hadar Goldin, 11 tahun setelah tewas di Gaza. Seorang pejabat Turki menyebutkan, Ankara memfasilitasi penyerahan jenazah setelah upaya intensif, yang mencerminkan komitmen Hamas terhadap gencatan senjata. Pejabat tersebut juga menyatakan, Turki berusaha menegosiasikan kesepakatan terkait aman keluarnya sekitar 200 pejuang Hamas yang saat ini terjebak di terowongan Gaza, yang berada di bawah kendali Israel.
Pejabat Turki menyebut hampir 1.000 tentara darat telah mendaftar untuk bergabung dalam kontingen Gaza, dengan tambahan personel dari bidang teknik, logistik, dan penjinak bahan peledak. Belum jelas apakah unit angkatan laut akan ikut serta. Turki mengharapkan misi ini berjalan sebagai satuan tugas gabungan antar-negara.
Seorang pejabat Turki menyatakan:
“Ini akan menjadi upaya internasional yang terkoordinasi, bukan penempatan unilateral.”
Pejabat keamanan Turki menilai, keterlibatan Ankara akan membantu menstabilkan Gaza dan mencegah eskalasi di masa depan. “Kehadiran Turki akan memastikan keseimbangan dan kredibilitas di lapangan,” kata pejabat lain.
Keputusan akhir terkait cakupan dan mandat pasukan ini diperkirakan akan ditentukan setelah konsultasi antara PBB dan pemangku kepentingan regional dalam beberapa minggu ke depan.
Dokumen yang diperoleh media menunjukkan, draf resolusi PBB mengizinkan pasukan untuk melucuti persenjataan Hamas “dengan paksa jika diperlukan,” sehingga Turki menuduh Washington menyerahkan keamanan Israel kepada pasukan regional. Turki menekankan, misi seharusnya fokus pada pengendalian perbatasan dan rekonstruksi, bukan penegakan hukum secara paksa.
Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menyatakan partisipasi negaranya bergantung pada mandat Dewan Keamanan PBB yang jelas. Presiden Recep Tayyip Erdogan pun menegaskan kesiapan untuk mengirim pasukan jika diperlukan. Baik Turki maupun Mesir menolak bahasa dalam dokumen yang dapat menyeret pasukan mereka ke konfrontasi dengan Hamas.
Presiden Trump menegaskan kembali rencananya, menyebut misi multinasional tersebut sebagai “kunci perdamaian yang abadi” dan berjanji persetujuan PBB akan segera diperoleh. Ia juga mengatakan akan memimpin langsung Dewan Perdamaian misi tersebut, langkah yang menurut diplomat akan memberi kontrol signifikan kepada Washington.
The Washington Post melaporkan, pusat koordinasi militer baru yang dipimpin AS kini bertugas melaksanakan rencana perdamaian Gaza, menggantikan peran Israel sebagai otoritas utama dalam bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut.
