Otoritas pelabuhan Turki dilaporkan mulai memberlakukan kebijakan informal yang mengharuskan setiap agen pelayaran menyerahkan surat pernyataan bahwa kapal mereka tidak memiliki keterkaitan dengan Israel dan tidak membawa muatan militer atau bahan berbahaya yang ditujukan ke negara tersebut.
Kebijakan ini terungkap dari informasi dua sumber industri pelayaran kepada kantor berita Reuters pada Kamis (21/8/2025), dan disebut sebagai kelanjutan dari sikap keras Turki terhadap Israel. Sebelumnya, Ankara telah menghentikan hubungan dagang senilai 7 miliar dollar AS per tahun sebagai bentuk protes atas operasi militer Israel di Gaza yang menargetkan kelompok Hamas.
Menurut para sumber, instruksi tersebut disampaikan secara lisan oleh kantor kepala pelabuhan kepada agen-agen pelayaran, dan hingga saat ini belum ada edaran resmi atau peraturan tertulis dari pemerintah.
Salah satu sumber menyatakan bahwa kebijakan ini berlaku di seluruh pelabuhan Turki. Sementara sumber lainnya menyebut, kapal yang datang langsung dari Israel maupun yang hendak berlayar ke pelabuhan Israel tidak lagi diizinkan untuk bersandar di pelabuhan Turki. Informasi ini, kata sumber tersebut, didapat dari otoritas pelabuhan di Provinsi Kocaeli, kawasan barat laut Turki.
Tak hanya itu, kapal berbendera Turki pun dilaporkan dilarang untuk berlabuh di pelabuhan Israel.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Transportasi Turki belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan konfirmasi dari Reuters.
Langkah terbaru ini dinilai berpotensi memperumit jalur pengiriman barang ke Israel, khususnya melalui kawasan Mediterania Timur. Sejak 2023, situasi logistik di wilayah tersebut sudah terganggu akibat serangan kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran terhadap kapal-kapal di Laut Merah, sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina.
Turki, yang merupakan anggota NATO, secara terbuka dan keras mengkritik tindakan militer Israel di Gaza, bahkan menyebutnya sebagai bentuk genosida terhadap rakyat Palestina — tuduhan yang dibantah oleh pihak Israel.
Lebih lanjut, sumber kedua menyampaikan bahwa surat jaminan yang diminta oleh otoritas pelabuhan harus menyatakan bahwa pemilik, operator, dan pengelola kapal tidak memiliki hubungan dengan Israel, serta menjamin kapal tidak membawa bahan peledak, material radioaktif, atau peralatan militer yang ditujukan ke negara tersebut.
