Pemerintah Turki mulai membangun tempat perlindungan (shelter) di seluruh 81 provinsinya, sebagai bagian dari langkah antisipatif menghadapi potensi konflik regional atau bencana, termasuk ancaman nuklir. Informasi ini disampaikan oleh sumber yang mengetahui rencana tersebut kepada Middle East Eye.
Presiden Recep Tayyip Erdogan disebut telah menyetujui proyek ini dalam rapat kabinet pada Juni lalu, saat ketegangan antara Iran dan Israel memuncak hingga mencapai titik konfrontasi langsung.
Pelaksanaan pembangunan ditugaskan kepada Badan Pengembangan Perumahan Turki (TOKI). Langkah ini juga didorong oleh laporan yang disusun Akademi Intelijen Nasional Turki terkait perang 12 hari antara Iran dan Israel. Dalam laporan tersebut, pemerintah disarankan membangun sistem peringatan dini serta tempat perlindungan yang memadai untuk melindungi warga sipil.
Laporan itu juga merekomendasikan pemanfaatan stasiun metro bawah tanah di kota-kota besar sebagai bagian dari infrastruktur perlindungan, serta penerapan berbagai langkah untuk meminimalkan korban jiwa jika terjadi konflik berskala besar.
Pejabat Turki dikabarkan menaruh perhatian pada jaringan tempat perlindungan sipil yang luas di kota-kota besar Israel, yang memungkinkan penduduk berlindung dengan cepat saat terjadi serangan udara.
Media lokal NTV melaporkan pada Selasa (26/8/2025) bahwa inisiatif ini bertujuan menciptakan zona aman bagi warga sipil dalam menghadapi perang atau bencana, termasuk kemungkinan serangan senjata nuklir.
Disebutkan pula bahwa infrastruktur tempat perlindungan di Turki saat ini masih sangat terbatas dan tidak memenuhi standar kebutuhan dasar. Kementerian Urbanisasi dan Perencanaan Kota turut mempelajari model internasional seperti yang diterapkan di Jepang dan Swiss.
Pembangunan disebut telah dimulai di sejumlah kota, termasuk di ibu kota Ankara.
Turki sebenarnya telah memiliki regulasi mengenai tempat perlindungan sejak tahun 1987, yang mewajibkan bangunan di atas ukuran tertentu menyediakan ruang perlindungan. Namun, dalam praktiknya, banyak ruang yang semestinya difungsikan sebagai tempat perlindungan dialihfungsikan menjadi tempat parkir atau gudang.
Pemerintah kini berupaya mengubah pendekatan tersebut dengan membangun fasilitas yang benar-benar dirancang untuk keselamatan warga dalam situasi darurat.
