Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit pada Selasa (waktu setempat) menyerukan penghentian segera eskalasi konflik di Yaman serta mendorong dialog dan langkah politik damai guna meredakan ketegangan di negara tersebut.
Dalam pernyataannya, Aboul Gheit menyampaikan keprihatinan mendalam atas perkembangan yang dinilai cepat dan berbahaya di Yaman, menyusul pengambilalihan dua provinsi timur, Hadramaut dan Al-Mahra, oleh Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/STC).
Ia mendesak seluruh negara anggota Koalisi Arab pimpinan Arab Saudi di Yaman untuk “menjaga semangat solidaritas Arab di masa sensitif ini, menahan diri, serta berpegang pada sikap Arab yang bersatu dalam mendukung legitimasi pemerintah Yaman”.
Sekjen Liga Arab tersebut kembali mengecam setiap pergerakan militer yang bertujuan memaksakan realitas separatis di lapangan dengan kekerasan. Ia memperingatkan bahwa tindakan semacam itu mengancam keutuhan wilayah Yaman dan justru menimbulkan dampak serius terhadap isu Yaman selatan, yang menurutnya harus diselesaikan melalui dialog inklusif, bukan dengan pemaksaan fakta di lapangan.
“Gagasan separatisme tidak hanya membahayakan Yaman, tetapi juga menjadi ancaman langsung terhadap keamanan nasional Arab,” ujar Aboul Gheit. Ia menyerukan seluruh pihak di Yaman agar mengedepankan kepentingan nasional dan bekerja sama menjaga persatuan serta stabilitas negara.
Ketegangan di Yaman selatan meningkat sejak awal bulan ini setelah STC menguasai provinsi Hadramaut dan Al-Mahra menyusul bentrokan dengan pasukan pemerintah.
Pada Selasa, Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden (Presidential Leadership Council/PLC) Yaman, Rashad al-Alimi, membatalkan perjanjian pertahanan bersama dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan memberikan tenggat waktu 24 jam bagi pasukan UEA untuk menarik diri dari wilayah Yaman.
Langkah tersebut diambil tak lama setelah koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara “terbatas” yang menargetkan dua kapal yang dikaitkan dengan UEA di pelabuhan Mukalla, Yaman.
STC selama ini mengklaim bahwa pemerintah-pemerintah Yaman sebelumnya telah meminggirkan wilayah selatan secara politik dan ekonomi, serta menyerukan pemisahan Yaman selatan dari utara. Klaim tersebut ditolak oleh otoritas Yaman yang menegaskan komitmen mereka untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara.
