Sedikitnya 13 warga Palestina dilaporkan gugur dalam serangan udara Israel yang terus berlangsung sejak Selasa dini hari di Jalur Gaza.
Di tengah situasi ini, Pemerintah Gaza menuduh Israel menyebarkan informasi palsu terkait masuknya bantuan kemanusiaan untuk menutupi apa yang disebut sebagai kebijakan pemusnahan massal.
Koresponden Al Jazeera melaporkan, tiga warga Palestina tewas dan sejumlah lainnya terluka setelah sebuah rumah di kawasan Al Karama, barat laut Kota Gaza, menjadi sasaran serangan udara Israel. Beberapa orang dilaporkan masih tertimbun di bawah reruntuhan.
Sementara di selatan Gaza, dua jenazah kembali ditemukan di kawasan timur Khan Younis usai serangan udara yang menyasar wilayah tersebut.
Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan, sebanyak 79 orang tewas dan 163 lainnya terluka dalam 24 jam terakhir.
Dengan demikian, total korban jiwa sejak dimulainya agresi militer Israel mencapai 54.056 orang, sementara jumlah korban luka menembus angka 129.123 orang.
Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat, operasi militer Israel selama periode 15–25 Mei telah memaksa sekitar 180.000 warga Gaza mengungsi secara paksa.
Dalam pernyataan resminya, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menuduh Israel melakukan agresi, genosida, dan pengepungan ekonomi selama 600 hari berturut-turut di Gaza.
Hamas menyerukan aksi solidaritas global tanpa henti hingga agresi tersebut dihentikan.
“Kami menyerukan agar hari Jumat, Sabtu, dan Minggu dijadikan hari-hari kemarahan global menentang genosida dan kelaparan terhadap warga sipil,” demikian pernyataan Hamas.
Bantuan masih tertahan
Di tengah krisis kemanusiaan yang semakin akut, Kantor Media Pemerintah di Gaza menuding Israel melakukan kampanye disinformasi secara sistematis terkait bantuan kemanusiaan.
Direktur kantor tersebut, Ismail Al-Thawabta, menyebutkan tidak ada bantuan yang benar-benar masuk ke Gaza, meski situasi kemanusiaan di wilayah itu berada dalam kondisi bencana.
Ia menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa Keempat dan Protokol Tambahan Pertama, serta sebagai bentuk kejahatan kolektif terhadap warga sipil.
Pemerintah Gaza juga memperingatkan bahwa Israel tengah mengatur strategi kelaparan untuk memaksa warga Palestina keluar dari Gaza dan meredam kritik internasional.
Bantuan diadang, kelaparan meluas
Di sisi lain, media Israel melaporkan bahwa sekelompok warga Israel berupaya menghalangi truk-truk bantuan yang akan masuk ke Gaza dari Pelabuhan Ashdod di selatan Israel.
Sekitar 20 aktivis dari kelompok sayap kanan ekstrem “Tzav 9” berkumpul di pelabuhan tersebut dengan tujuan menggagalkan pengiriman bantuan.
Mereka meneriakkan slogan kepada warga Gaza, “Kalian tak akan mendapat sepotong roti pun sampai sandera dikembalikan,” mengacu pada warga Israel yang ditahan Hamas.
Tindakan ini berlangsung di tengah kelaparan akut yang melanda Gaza, setelah Israel menutup total akses ke wilayah itu selama 87 hari berturut-turut.
Meski ada tekanan internasional, bantuan yang diizinkan masuk oleh Israel masih sangat terbatas.
Organisasi internasional menyebut bantuan tersebut hanyalah “setetes air di tengah samudra kebutuhan”.
Pengamat politik Palestina, Iyad Al-Qarra, menyebut narasi bahwa bantuan telah masuk ke Gaza sebagai “kebohongan besar”.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, ia mengatakan bahwa tidak ada satu pun truk bantuan yang tiba di Gaza selama tiga hari terakhir.
Ia juga menuding aksi blokade di Pelabuhan Ashdod sebagai sandiwara yang didesain bersama pemerintah dan militer Israel.
Menurut Al-Qarra, aksi yang dilakukan kelompok sayap kanan itu hanyalah taktik untuk mengelabui publik internasional agar percaya bahwa bantuan sebenarnya tersedia namun dihalangi oleh demonstran, bukan oleh kebijakan pemerintah Israel.
Swedia kecam Israel
Sementara itu, Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, menyatakan telah membahas situasi kemanusiaan di Gaza dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz.
Merz menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap meningkatnya intensitas militer Israel di Gaza, yang menurutnya tidak proporsional dengan alasan mempertahankan diri atau memerangi “terorisme Hamas”.
Kementerian Luar Negeri Swedia juga memanggil Duta Besar Israel di Stockholm untuk menyampaikan protes resmi dan menegaskan pentingnya memastikan distribusi bantuan kemanusiaan secara cepat dan tanpa hambatan ke Gaza.
“Melarang masuknya pangan kepada warga sipil tidak dapat dibenarkan,” tegas pernyataan resmi pemerintah Swedia.
Mereka menilai situasi di Gaza saat ini sebagai krisis kemanusiaan terburuk sejak perang dimulai, dan mendesak Israel mematuhi hukum humaniter internasional dalam menangani konflik.
