Seorang pelapor khusus PBB menuduh lebih dari 60 perusahaan multinasional, termasuk produsen senjata dan raksasa teknologi, mendukung agresi militer Israel di Jalur Gaza dan pendudukan di Tepi Barat demi keuntungan finansial.
Dalam laporan terbarunya, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, menyebut bahwa motif keuntungan menjadi pendorong utama berlanjutnya perang yang ia gambarkan sebagai “kampanye genosida”.
Perusahaan-perusahaan yang disebutkan dalam laporan ini termasuk Lockheed Martin, Leonardo, Caterpillar, dan HD Hyundai.
Selain itu, sejumlah perusahaan teknologi terkemuka seperti Google (Alphabet), Amazon, dan Microsoft turut disorot karena diduga menyediakan sistem persenjataan, peralatan, serta teknologi pengawasan yang mendukung operasi militer Israel di Gaza dan sistem pendudukan di Tepi Barat.
“Perusahaan-perusahaan ini terlibat secara finansial dalam arsitektur apartheid dan militerisasi Israel,” tulis Albanese dalam laporannya.
Ia menyebut bahwa laporan tersebut disusun berdasarkan lebih dari 200 laporan yang diterima dari negara-negara, pembela HAM, akademisi, dan bahkan sejumlah perusahaan.
Albanese menyerukan kepada perusahaan-perusahaan itu untuk menghentikan segala bentuk kerja sama dengan Israel.
Ia juga mendesak agar para direktur utama perusahaan-perusahaan tersebut dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum internasional atas dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional.
“Di saat nyawa manusia terus melayang di Gaza dan agresi di Tepi Barat semakin meningkat, laporan ini mengungkap alasan mendasar mengapa genosida Israel terus berlangsung: karena itu menguntungkan banyak pihak,” ujar Albanese.
Laporan tersebut langsung menuai reaksi keras dari Israel dan Amerika Serikat (AS). Keduanya mengecam laporan itu sebagai bentuk penyimpangan fakta dan penyalahgunaan mandat PBB.
Misi diplomatik Israel di Jenewa menyebut laporan itu tidak memiliki dasar hukum yang sah.
Sementara itu, perwakilan AS di PBB meminta Sekretaris Jenderal untuk mengecam laporan tersebut dan mempertimbangkan pemecatan Albanese.
Laporan ini akan diajukan ke Dewan HAM PBB, meskipun lembaga tersebut — yang telah ditinggalkan oleh Israel dan AS dengan alasan “bias terhadap Israel” — tidak memiliki kewenangan hukum yang mengikat.
Namun, Dewan HAM tetap memainkan peran penting dalam mendorong akuntabilitas internasional.
Menurut data terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza, sejak 7 Oktober 2023, agresi militer Israel telah menewaskan lebih dari 56.000 warga Palestina serta menyebabkan kehancuran luas di wilayah tersebut.
